DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1.Kriteria Gangguan, 2.Retribusi Izin Gangguan, 3.Peran Masyarakat 4.Pembinaan dan Pengawasan 5.Sanksi Administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu menyempurnakan materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006 Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG IZIN GANGGUAN. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus- menerus.
5.Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
2.Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IA KRITERIA GANGGUAN

Pasal 1A

(1)Kriteria Gangguan dalam pemberian izin terdiri dari:
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.
(2)Ganguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara, komponen biologi dan gangguan yang bersumber dari kebauan, getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
2. b.penurunan ekonomi nilai benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha. 4
  1. 3.Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Izin Gangguan diberikan untuk kegiatan usaha yang lokasinya menetap.
(2)Untuk mendapatkan Izin Gangguan baru, pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi akte pendirian Badan usaha (bagi yang berbadan usaha);
3. c.gambar sket/situasi letak tempat usaha;
4. d.surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekeliling;
5. e.fotokopi bukti kepemilikan tanah atau surat pernyataan penjelasan persetujuan pemilik tanah/bangunan beserta surat perjanjian sewa/kontrak;
6. f.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau bukti telah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan; dan
7. g.dokumen kelayakan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha.
(3)Dalam hal terdapat perubahan l o k a s i / pindah lokasi tempat usaha, pemegang izin wajib mengajukan izin baru dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3a)Dalam hal terdapat perubahan perluasan tempat usaha dan penambahan kapasitas mesin, pemegang izin wajib mengajukan izin perubahan dengan dilampiri persyaratan:
1. a.gambar sket/situasi letak tempat usaha;
2. b.surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekeliling sesuai dengan perluasan yang diajukan;
3. c.fotokopi bukti kepemilikan tanah atau surat pernyataan penjelasan persetujuan pemilik tanah/bangunan beserta surat perjanjian sewa/kontrak;
4. d.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau bukti telah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan; dan
5. e.Izin Lingkungan.
(3b)Dalam hal terdapat perubahan pemegang izin, permohonan izin cukup dilampiri dengan:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. b.fotokopi akte pendirian Badan usaha perubahan;
3. c.surat pernyataan penjelasan/surat perjanjian sewa/kontrak/bukti peralihan usaha;
4. d.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan yang lama; dan
5. e.rekomendasi dokumen kelayakan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha.
(4)Dihapus. 5

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Izin Gangguan berlaku selama usaha yang bersangkutan masih beroperasi.
(2)Dihapus.

5.Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB IIIA yang terdiri dari 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, BAB IIIB yang terdiri dari 1 (satu) pasal yakni Pasal 7B dan BAB IIIC yang terdiri dari 2 (dua) pasal yakni Pasal 7C dan 7D sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 7A

Penyelenggaraan Izin Gangguan dikenakan retribusi yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri. BAB IIIB PERAN MASYARAKAT

Pasal 7B

(1)Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat behak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
(2)Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan; dan
2. b.rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
(3)Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
(4)Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
(5)Pengaduan sebagaimana ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A.
(6)Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

BAB IIIC

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7C

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Izin Gangguan.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.koordinasi secara berkala;
2. b.pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
3. c.perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan.

Pasal 7D

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
(2)Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
(3)Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memproses izin.

6.Ketentuan BAB IV Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1)Setiap pemegang Izin Gangguan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.pencabutan izin.
(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(3)Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan pemegang Izin Gangguan tidak memenuhi teguran tertulis, maka Izin Gangguan dicabut. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 1 Juni 2016 BUPATI KEBUMEN, ttd. MOHAMMAD YAHYA FUAD Diundangkan di Kebumen pada tanggal 1 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. ADI PANDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H Pembina Tingkat I NIP. 19720723 199803 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (3/2016) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG IZIN GANGGUAN I. UMUM Dalam rangka menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan sebagai sarana pengendalian atas usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang Izin Gangguan paling sedikit memuat:
1. a.kriteria gangguan;
2. b.persyaratan izin;
3. c.kewenangan pemberian izin;
4. d.penyelenggaraan perizinan;
5. e.retribusi izin;
6. f.peran masyarakat;
7. g.pembinaan dan pengawasan; dan
8. h.jenis dan dasar pengenaan sanksi. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan belum ada pengaturan mengenai kriteria gangguan, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, juga diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai ketentuan umum dan persyaratan perizinan, serta penambahan pengaturan berupa pemberian sanksi administratif kepada pelanggar Peraturan Daerah dimaksud. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan perlu diubah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…