DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. pembentukan 2. Kedudukan, tugas dan fungsi 3. susunan organisasi 4. kemlompok jabatan fungsional 5. tata kerja 6. eselonisasi 7. ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman menjadi Kelas B, perlu adanya penyesuaian terhadap susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. Soedirman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 3 Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B Dr.SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 4
6.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. Soedirman yang selanjutnya disebut RSUD Kelas B dr. Soedirman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8.Direktur adalah Direktur RSUD Kelas B dr. Soedirman.
9.Wakil direktur adalah Wakil Direktur RSUD Kelas B dr. Soedirman.
10.Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur.
11.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.
12.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14.Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan Struktural pada RSUD Kelas B dr. Soedirman.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kelas B dr. Soedirman.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)RSUD Kelas B dr. Soedirman merupakan unsur pendukung pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kebumen.
(2)RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5

Pasal 4

RSUD Kelas B dr. Soedirman mempunyai tugas:

a.melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta dengan melaksanakan upaya rujukan; dan
b.melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Kelas B dr. Soedirman mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
b.pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
c.penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
d.pelayanan medis;
e.pelayanan penunjang medis dan non medis;
f.pelayanan asuhan keperawatan;
g.pelayanan rujukan;
h.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
i.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
j.pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
k.pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi RSUD Kelas B dr. Soedirman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
  1. 1.Bidang Medis, membawahi: a) Seksi Pelayanan Medis; dan b) Seksi Pengendalian Mutu Medis;
  2. 2.Bidang Keperawatan, membawahi: a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan 6 b) Seksi Pengendalian Mutu Keperawatan;
  3. 3.Bidang Penunjang, membawahi: a) Seksi Penunjang Medis; dan b) Seksi Penunjang Non Medis;
3. c.Wakil Direktur Administrasi, membawahi:
(1)Bagian Keuangan, membawahi: a) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; b) Subbagian Perbendaharaan; dan c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi;
(2)Bagian Umum, membawahi: a) Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; b) Subbagian Kepegawaian dan Diklat; dan c) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
1. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi RSUD Kelas B dr. Soedirman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang kompeten selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Kelompok-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang kompeten.
(3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
(4)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel baik dalam lingkup RSUD Kelas B dr. Soedirman maupun instansi terkait lainnya.
(2)Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD Kelas B dr. Soedirman, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD Kelas B dr. Soedirman, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 7
(4)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pejabat non struktural dalam lingkup RSUD Kelas B dr. Soedirman wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
(5)Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang/Kepala Bagian sesuai dengan tugas pokoknya tepat pada waktunya.
(6)Kepala Bidang/Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya tepat pada waktunya dan diolah serta dipergunakan oleh Direktur sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan serta bahan penyusunan laporan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 9

(1)Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2)Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon IIIa.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb.
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya unsur susunan organisasi dalam Satuan Organisasi dimaksud.
(2)Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta mendapatkan haknya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Pelantikan Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah RSUD dr. Soedirman memperoleh penetapan kelas B. 8

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…