DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kebumen

regulasi_utama

Ringkasan

1. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 3. Staf Ahli 4. Kepegawaian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kebumen.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur staf Pemerintah Daerah. 3
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
12.Dinas adalah Dinas Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Badan adalah Badan Kabupaten Kebumen sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Kebumen.
15.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.
16.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja sedang dan Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil.
17.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan kategori beban kerja kecil.
18.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat; 4
4. d.Dinas;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A; dan
d.Dinas dengan tipe sebagai berikut:
1. 1.Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
2. 2.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
9. 9.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
10. 10.Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. 13.Dinas Komunikasi Dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 5
14. 14.Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
15. 15.Dinas Kelautan Dan Perikanan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
17. 17.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
e.Badan dengan tipe sebagai berikut:
1. 1.Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
4. 4.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pendapatan daerah.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Ayah tipe A;
2. 2.Kecamatan Buayan tipe A;
3. 3.Kecamatan Puring tipe A;
4. 4.Kecamatan Petanahan tipe A;
5. 5.Kecamatan Klirong tipe A;
6. 6.Kecamatan Buluspesantren tipe A;
7. 7.Kecamatan Ambal tipe A;
8. 8.Kecamatan Mirit tipe A;
9. 9.Kecamatan Bonorowo tipe A;
10. 10.Kecamatan Prembun tipe A;
11. 11.Kecamatan Padureso tipe A;
12. 12.Kecamatan Kutowinangun tipe A;
13. 13.Kecamatan Alian tipe A;
14. 14.Kecamatan Poncowarno tipe A;
15. 15.Kecamatan Kebumen tipe A;
16. 16.Kecamatan Pejagoan tipe A;
17. 17.Kecamatan Sruweng tipe A;
18. 18.Kecamatan Adimulyo tipe A;
19. 19.Kecamatan Kuwarasan tipe A;
20. 20.Kecamatan Rowokele tipe A;
21. 21.Kecamatan Sempor tipe A;
22. 22.Kecamatan Gombong tipe A;
23. 23.Kecamatan Karanganyar tipe A;
24. 24.Kecamatan Karanggayam tipe A;
25. 25.Kecamatan Sadang tipe A; dan
26. 26.Kecamatan Karangsambung tipe A. 6

Pasal 5

(1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f angka 15, 22 dan 23 dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 7

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…