DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kebumen

regulasi_utama

Ringkasan

1. Modal Dasar PD BPR Bank Kembumen 2. Direksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terpenuhinya modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah berkenaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 4
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Kebumen adalah Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Pengurus adalah direksi dan Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen.
9.Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen.
10.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
11.Pegawai adalah pegawai PD BPR Bank Kebumen.
12.Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PD BPR Bank Kebumen.
13.Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Bank Kebumen.
14.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
15.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16.Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
17.Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
18.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Modal Dasar PD BPR Bank Kebumen ditetapkan paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
(1a)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen serta diatur dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
(2)Modal Dasar PD BPR Bank Kebumen merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta OJK. 5

4.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
1. a.integritas;
2. b.kompetensi;
3. c.reputasi keuangan;
4. d.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
5. e.batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun; dan
6. f.lulus sertifikasi.
(2)Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Kebumen.
(3)Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

5.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
(2)Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan OJK.
(3)Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan OJK setempat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

6.Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan umum:
1. a.integritas;
2. b.kompetensi; dan
3. c.reputasi keuangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
1. a.Direksi berasal dari pegawai perusahaan:
  1. 1.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  2. 2.harus bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai perusahaan;
  3. 3.telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
  4. 4.dalam hal anggota Direksi lebih dari satu orang maka sekurang- kurangnya 50% (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan kredit; 6
  5. 5.pernah mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan perbankan di dalam negeri atau luar negeri, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya yang mendukung;
  6. 6.batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  7. 7.lulus sertifikasi.
2. b.Direksi berasal dari Umum:
  1. 1.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  2. 2.pernah menduduki jabatan eksekutif di lembaga perbankan minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  3. 3.pernah mengikuti pelatihan Manajemen Keuangan dan Perbankan di Dalam Negeri atau Luar Negeri;
  4. 4.membuat dan menyajikan corporate plan untuk pengembangan perusahaan; dan
  5. 5.batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.
3. c.Batas usia pensiun Direksi Perusahaan Daerah maksimal 60 (enam puluh) tahun tanpa melihat masa jabatan.
(3)Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum diangkat dan menduduki jabatan.

7.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK.
(2)Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

8.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

9.Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur karena Direktur berhenti atau diberhentikan, Bupati menunjuk Pejabat Struktural PD BPR Bank Kebumen sebagai pejabat sementara.
(2)Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Bank Kebumen sebagai pejabat sementara. 7
(3)Dalam hal terjadi kekosongan pejabat struktural PD BPR Bank Kebumen, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat karyawan PD BPR Bank Kebumen atau profesional sebagai pejabat sementara berdasarkan persetujuan OJK.
(4)Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(6)Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
(7)Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Kebumen, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

10.Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1)Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Kebumen dinyatakan berlaku.
(2)Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Kebumen dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
(3)Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Kebumen yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan OJK setempat.
(4)Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

11.Ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terpenuhinya modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah berkenaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kebumen Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. 4
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Kebumen adalah Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Pengurus adalah direksi dan Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen.
9.Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen.
10.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
11.Pegawai adalah pegawai PD BPR Bank Kebumen.
12.Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PD BPR Bank Kebumen.
13.Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Bank Kebumen.
14.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
15.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16.Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
17.Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
18.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
2.Ketentuan Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Modal Dasar PD BPR Bank Kebumen ditetapkan paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
(1a)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen serta diatur dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
(2)Modal Dasar PD BPR Bank Kebumen merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta OJK. 5

4.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
1. a.integritas;
2. b.kompetensi;
3. c.reputasi keuangan;
4. d.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
5. e.batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun; dan
6. f.lulus sertifikasi.
(2)Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Kebumen.
(3)Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

5.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
(2)Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan OJK.
(3)Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan OJK setempat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

6.Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan umum:
1. a.integritas;
2. b.kompetensi; dan
3. c.reputasi keuangan.
(2)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
1. a.Direksi berasal dari pegawai perusahaan:
  1. 1.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  2. 2.harus bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai perusahaan;
  3. 3.telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
  4. 4.dalam hal anggota Direksi lebih dari satu orang maka sekurang- kurangnya 50% (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan kredit; 6
  5. 5.pernah mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan perbankan di dalam negeri atau luar negeri, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya yang mendukung;
  6. 6.batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  7. 7.lulus sertifikasi.
2. b.Direksi berasal dari Umum:
  1. 1.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  2. 2.pernah menduduki jabatan eksekutif di lembaga perbankan minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  3. 3.pernah mengikuti pelatihan Manajemen Keuangan dan Perbankan di Dalam Negeri atau Luar Negeri;
  4. 4.membuat dan menyajikan corporate plan untuk pengembangan perusahaan; dan
  5. 5.batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.
3. c.Batas usia pensiun Direksi Perusahaan Daerah maksimal 60 (enam puluh) tahun tanpa melihat masa jabatan.
(3)Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum diangkat dan menduduki jabatan.

7.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK.
(2)Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

8.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

9.Ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur karena Direktur berhenti atau diberhentikan, Bupati menunjuk Pejabat Struktural PD BPR Bank Kebumen sebagai pejabat sementara.
(2)Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Bank Kebumen sebagai pejabat sementara. 7
(3)Dalam hal terjadi kekosongan pejabat struktural PD BPR Bank Kebumen, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat karyawan PD BPR Bank Kebumen atau profesional sebagai pejabat sementara berdasarkan persetujuan OJK.
(4)Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(6)Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
(7)Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Kebumen, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

10.Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1)Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Kebumen dinyatakan berlaku.
(2)Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Kebumen dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
(3)Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Kebumen yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan OJK setempat.
(4)Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

11.Ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 9 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 38

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 46

Pasal 92

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 38

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 46

Pasal 92

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010