DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak Perempuan, Upaya Pelindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kelembagaan, Koordinasi dan Kerja Sama, Peran Serta, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam masyarakat masih terdapat banyak perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan serta sering menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan pelindungan sosial yang memadai yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan perkembangan diri mereka;
c.bahwa dalam rangka pelindungan dan sarana aktualisasi diri perempuan dalam masyarakat di Kabupaten Kebumen, diperlukan pengaturan mengenai pelindungan dan pemberdayaan perempuan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati adalah Bupati Kebumen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penyelenggaraan adalah pelaksanaan suatu hal yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan.
7.Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia, yang telah diakui oleh hukum.
8.Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
9.Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
10.Diskriminasi terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
11.Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
12.Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
13.Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
14.Kekerasan Ekonomi adalah bentuk kekerasan di mana pelaku mengontrol, memanipulasi, atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi dengan tujuan mengendalikan dan mendominasi korban, meliputi perbuatan: mengambil alih kendali penuh atas pendapatan korban, termasuk gaji, tabungan, atau bantuan keuangan lain yang diterima korban, membatasi atau melarang korban untuk memiliki atau menggunakan uang, sehingga korban bergantung sepenuhnya pada pelaku untuk kebutuhan finansial, melarang atau menghalangi korban untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan dengan tujuan membatasi kemandirian finansial korban, menggunakan aset atau harta korban untuk keuntungan pribadi atau merusak aset tersebut sebagai bentuk hukuman, dan membuat semua keputusan finansial tanpa melibatkan korban, sehingga korban tidak memiliki kendali atas keuangan rumah tangga.
15.Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
16.Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis lainnya pada seseorang.
17.Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan berupa perkosaan, perbuatan cabul, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara tegas disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang–undangan.
18.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19.Rumah Tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan perwalian, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
20.Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
21.Hak Perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami diskriminasi, kesengsaraan atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh negara atau oleh aparat pemerintah daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
22.Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan keberulangan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban.
23.Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
24.Pemulihan Korban adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan Sejahtera.
25.Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, warga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
26.Pengaduan adalah serangkaian tindakan pelaporan yang dilakukan oleh korban dan/atau pendamping kepada penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.
27.Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan korban kekerasan dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
28.Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi psikis dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
29.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
30.Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah penerima/terjadinya kekerasan ke wilayah asal atau pihak keluarga.
31.Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan pelindungan.
32.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
33.Diskriminasi sebagaimana yang dimaksud adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
34.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
35.Kelompok Perlindungan Perempuan Anak Desa/Kelurahan selanjutnya disingkat KPPAD/KPPAK adalah lembaga pelindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja-kerja pelindungan perempuan dan anak di wilayah desa/kelurahan sesuai tempat tinggal.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan berasaskan:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.non diskriminasi;
c.keadilan gender dan kesetaraan gender, dan
d.kemanfaatan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan pelindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
(2)Penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk:
1. a.mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
2. b.memberikan pelayanan dan pemulihan bagi korban;
3. c.pemenuhan kebutuhan khusus perempuan; dan
4. d.meningkatkan kualitas hidup perempuan.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.hak perempuan;
2. b.upaya pelindungan perempuan;
3. c.pemberdayaan perempuan;
4. d.kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
5. e.kelembagaan;
6. f.koordinasi dan kerjasama;
7. g.peran serta;
8. h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
9. i.penghargaan; dan
10. j.pendanaan.

BAB II

HAK PEREMPUAN

Pasal 4

(1)Setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender serta Pemberdayaan Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hak bagi setiap ibu.
(2)Setiap perempuan berhak:
1. a.untuk hidup;
2. b.berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. c.mengembangkan diri;
4. d.memperoleh keadilan;
5. e.atas kebebasan pribadi;
6. f.atas rasa aman;
7. g.atas kesejahteraan; dan
8. h.turut serta dalam pemerintahan.
(3)Hak untuk hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.hak mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
2. b.hak memperoleh rasa tentram, rasa aman, rasa damai, kebahagian, kesejahteraan lahir dan batin; dan
3. c.hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(4)Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu hak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai agama dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Hak mengembangkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.hak atas perempuan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;
2. b.hak atas pelindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
3. c.hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia;
4. d.hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
5. e.hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
6. f.hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
7. g.hak untuk melakukan pekerjaan sosial sesuai norma agama, sosial, dan hukum;
8. h.hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.hak untuk berorganisasi dan membentuk organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. j.hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai norma agama, sosial, dan hukum.
(6)Hak memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi;
2. b.hak untuk memperoleh keadilan;
3. c.hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi; dan
4. d.hak untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
(7)Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf e meliputi:
1. a.hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba, diperdagangkan, dan segala perbuatan yang tujuannya serupa;
2. b.hak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani;
3. c.hak untuk tidak menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya; dan
4. d.hak untuk bebas mengeluarkan dan menyampaikan pendapat dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
(8)Hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
1. a.hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
2. b.hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi; dan
3. c.hak bebas dari ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, sosial, dan hukum.
(9)Hak atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.hak memiliki kesejahteraan, baik sendiri maupun bersama sama; dan
2. b.hak melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(10)Hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
1. a.hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.hak untuk berkarir dalam pemerintahan; dan
3. c.hak untuk menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui perantara dalam pemerintahan.

Pasal 5

(1)Setiap perempuan, termasuk penyandang disabilitas dan anggota kelompok sosial inklusi lainnya, berhak memperoleh pelindungan dan pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan sosial.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengakses pendidikan inklusif pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi, dengan dukungan sarana dan prasarana yang inklusif;
2. b.mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kapasitas, keterampilan, dan kebutuhan khususnya, serta lingkungan kerja yang mendukung;
3. c.memperoleh perlakuan yang setara untuk berperan aktif dalam pembangunan serta menikmati hasil pembangunan secara adil;
4. d.mendapatkan aksesibilitas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk infrastruktur, teknologi, transportasi, layanan publik, dan informasi, guna meningkatkan kemandirian dan partisipasi sosial;
5. e.memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk pelindungan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan;
6. f.mendapatkan layanan rehabilitasi, bantuan sosial, serta dukungan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial; dan
7. g.memiliki kesempatan yang sama dalam menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya tanpa hambatan struktural maupun budaya.
(3)Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha wajib berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan bagi perempuan penyandang disabilitas dan kelompok sosial inklusi lainnya dengan menyediakan kebijakan, program, serta layanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pasal 6

(1)Setiap Perempuan korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi memiliki:
1. a.hak atas penanganan;
2. b.hak atas pelindungan; dan
3. c.hak atas pemulihan.
(2)Hak atas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
2. b.hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
3. c.hak atas layanan hukum;
4. d.hak atas penguatan psikologis;
5. e.hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
6. f.hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
7. g.hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
(3)Hak atas pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitasi pelindungan;
2. b.penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
3. c.pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4. d.pelindungan atas kerahasiaan identitas;
5. e.pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
6. f.pelindunganr dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
7. g.pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan;
(4)Hak atas pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.rehabilitasi medis;
2. b.rehabilitasi mental dan sosial;
3. c.pemberdayaan sosial;
4. d.restitusi dan/atau kompensasi;
5. e.reintegrasi sosial; dan
6. f.mendapatkan pelatihan keterampilan untuk peningkatan ekonomi untuk perempuan rentan.

Pasal 7

(1)Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)meliputi:
1. a.Kekerasan fisik;
2. b.Kekerasan psikis;
3. c.Kekerasan seksual; dan
4. d.Kekerasan ekonomi.
(2)Bentuk eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)meliputi:
1. a.memanfaatkan tenaga kerja perempuan dengan memberikan upah yang tidak layak, memaksakan jam kerja yang berlebihan, atau tidak memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat;
2. b.memanfaatkan perempuan untuk tujuan seksual, dengan paksaan, penipuan atau tekanan, termasuk perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi atau produksi pornografi; dan
3. c.memanfaatkan perempuan secara tidak adil dalam transaksi ekonomi, seperti memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi atau memanipulasi pasar untuk keuntungan pribadi.
(3)Bentuk diskriminasi dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
1. a.perampasan nyawa orang;
2. b.penganiayaan;
3. c.pemerkosaan;
4. d.perbuatan cabul;
5. e.pencurian dengan kekerasan; dan
6. f.atau perampasan kemerdekaan

BAB III

UPAYA PELINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelindungan perempuan meliputi upaya:

a.pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
b.pelayanan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
c.pemenuhan kebutuhan khusus perempuan; dan
d.peningkatan kualitas keluarga.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan secara terpadu di Daerah.
(2)Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan.
(3)Kelompok perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
2. b.perempuan dengan penyandang disabilitas;
3. c.perempuan dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS);
4. d.perempuan pekerja migran;
5. e.anak perempuan;
6. f.perempuan kepala keluarga;
7. g.perempuan pekerja rumah tangga;
8. h.perempuan pekerja rumahan;
9. i.perempuan lanjut usia;
10. j.perempuan pekerja informal;
11. k.perempuan dalam situasi intoleransi; dan
12. l.kelompok perempuan rentan lainnya.
(4)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara antara lain:
1. a.melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi berdasarkan pola kemitraan;
2. b.melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pelindungan hak perempuan.
3. c.membangun dan menyediakan sistem informasi pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang lengkap dan mudah diakses;
4. d.memberikan kemudahan akses untuk memperoleh hak sipil, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelatihan dan pendanaan, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan;
5. e.mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi, dan kampanye publik melalui media;
6. f.mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
7. g.mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
8. h.membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
9. i.memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
10. j.mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;
11. k.mengembangkan kebijakan terkait kabupaten, kelurahan, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
12. l.membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
13. m.melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
14. n.mengembangkan sistem pelindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
15. o.melakukan penyadaran bagi pelaku;
16. p.meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas; dan
17. q.membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dengan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media.
(5)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan Perangkat Daerah, instansi, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, pusat pembelajaran keluarga, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggaraan pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pencegahaan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…