DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud Dan Tujuan, KTR, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Tempat Khusus Untuk Merokok, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
9.Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
15.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
17.Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.KTR;
b.hak, kewajiban dan larangan;
c.tempat khusus untuk merokok;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan KTR di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka:
1. a.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
2. b.menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
3. c.menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; dan
4. d.meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.

BAB IV

KTR

Pasal 4

KTR di Daerah meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja; dan
g.tempat umum.

Pasal 5

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.tempat praktik dokter;
4. d.klinik;
5. e.tempat praktik bidan;
6. f.Posyandu; dan
7. g.apotek.
(2)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
1. a.sekolah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.balai pendidikan dan pelatihan;
4. d.perpustakaan;
5. e.ruang praktik/laboratorium;
6. f.museum; dan
7. g.gedung pendidikan pondok pesantren.
(3)Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.tempat penitipan anak; dan
3. c.arena bermain anak-anak.
(4)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
1. a.masjid;
2. b.mushola;
3. c.gereja;
4. d.pura;
5. e.wihara; dan
6. f.kelenteng.
(5)Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
1. a.bus umum;
2. b.angkutan kota; dan
3. c.angkutan perdesaan.
(6)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
1. a.perkantoran pemerintah;
2. b.perkantoran swasta;
3. c.industri/pabrik;
4. d.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
5. e.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
(7)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
1. a.pasar;
2. b.terminal;
3. c.stasiun;
4. d.tempat wisata;
5. e.hotel;
6. f.halte;
7. g.gedung pertemuan;
8. h.pusat perbelanjaan;
9. i.pusat fasilitas olah raga;
10. j.tempat hiburan; dan
11. k.restoran.
(8)Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.

Pasal 6

(1)Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengembangkan KTR melalui:
1. a.analisis situasi;
2. b.pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR;
3. c.membuat kebijakan KTR;
4. d.menyiapkan infrastruktur KTR;
5. e.sosialisasi penerapan KTR;
6. f.penerapan KTR;
7. g.pengawasan dan penegakan hukum; dan
8. h.pemantauan dan evaluasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 9

Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR berkewajiban untuk:

a.menyediakan tempat khusus untuk merokok;
b.membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
c.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan KTR.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok.
(2)Setiap orang dan/atau lembaga dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di lingkungan KTR.
(3)Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan KTR.
(4)Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya pada KTR berupa tempat kerja dan tempat Umum.

BAB VI

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 11

(1)Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya berlaku untuk KTR berupa tempat kerja dan tempat umum.
(2)Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada KTR berupa tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
(3)KTR berupa fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain, dan tempat ibadah tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…