DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghapusan Pasal 10 ayat (4), perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11, penghapusan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 11, penghapusan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 11, perubahan Pasal 15, perubahan ayat (2) huruf a Pasal 51, penyisipan ayat (5a) Pasal 78, penyisipan ayat (5a) Pasal 88, perubahan ayat (3) Pasal 98, penghapusan Pasal 124 ayat (1), penyisipan ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) pada Pasal 124, penghapusan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3), penyisipan Pasal 126A, Pasal 126B dan Pasal 126C, perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaannya, ditemukan kebutuhan untuk penyesuaian norma, struktur, dan pengaturan objek serta tarif pajak dan retribusi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi Daerah, serta mendukung optimalisasi pendapatan Daerah;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kebijakan fiskal nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus pesen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2)Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
(3)Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.
(4)Dihapus.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
1. a.dihapus; dan
2. b.dihapus.
(2)Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.
1. a.dihapus; dan
2. b.dihapus.
  1. 3.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
(2)Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. d.reklame papan/billboard/videotron/megatron;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat/stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame film/slide; dan
9. i.reklame peragaan.
(3)Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:
1. a.penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. d.reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
5. e.reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan/atau
2. b.Penyedia Jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan Jasa menuggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
  1. 5.Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 78 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:
1. a.Pelayanan kesehatan;
2. b.Pelayanan kebersihan;
3. c.Pelayanan parkir di tepi Jalan umum; dan
4. d.Pelayanan Pasar.
(2)Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(5a)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(6)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

6.Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 88 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1)Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau Jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. b.penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. c.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. d.penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. e.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. f.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
7. g.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
8. h.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagiamana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(5a)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(6)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1)Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
(2)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. b.kerja sama pemanfaatan;
3. c.bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
4. d.kerja sama penyediaan infrastruktur.
(3)Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

8.Ketentuan Pasal 124 ayat (1) dihapus dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 124 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) serta ketentuan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

(1)Dihapus.
(1a)Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
(1b)Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan Jalan umum.
(1c)Kegiatan penyediaan penerangan Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan Jalan umum.
(1d)Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
1. a.penanaman pohon;
2. b.pembuatan lubang atau sumur resapan;
3. c.pelestarian hutan atau pepohonan; dan
4. d.pengelolaan limbah.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

9.Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 126A, Pasal 126B dan Pasal 126C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126A

(1)Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 126B

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 51

Pasal 78

Pasal 88

Pasal 98

Pasal 124

Pasal 126A

Pasal 126B

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 51

Pasal 78

Pasal 88

Pasal 98

Pasal 124

Pasal 126A

Pasal 126B

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023