Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
a.untuk tontonan film sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
b.untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
c.untuk kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
d.untuk pameran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
e.untuk diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
f.untuk sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
g.untuk permainan bilyar dan boling sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
h.untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
i.untuk panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
j.untuk pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas persen).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 9 Juni 2017 BUPATI KEBUMEN, ttd. MOHAMMAD YAHYA FUAD Diundangkan di Kebumen pada tanggal 9 Juni 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTUR, ttd. MAHMUD FAUZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN, AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H Pembina Tingkat I NIP. 19720723 199803 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (11/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN I. UMUM Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU/IX/2011 yang menyatakan bahwa kata golf dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini disusun untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/112 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, yang salah satunya membatalkan Pasal 3 ayat (2) huruf g dan Pasal 6 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU/IX/2011 dan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan perlu diubah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 141