DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang meliputi: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Badan Hukum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Jangka Waktu Berdiri dan Kegiatan Usaha; Modal; Kebijakan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; Organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; KPM (Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan); Dewan Pengawas; Direksi; Pegawai; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Penetapan Tarif; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah; Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Dana Pensiun; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN - 2 –
4.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. - 3 –
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha air minum.
9.Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
12.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
13.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disebut dengan KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
15.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
16.Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 4 –
17.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
18.Laba Bersih adalah laba Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa setelah dikurangi pajak.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa atau disebut dengan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2)Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kebumen.
(3)Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dapat mendirikan atau membuka unit di tempat lain dalam wilayah Daerah. - 5 –

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pendirian Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk melakukan usaha dibidang penyediaan air minum bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian Daerah serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah.
(2)Pendirian Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa bertujuan untuk :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan air minum yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah:
1. a.menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah; dan
2. b.mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang perekonomian dan pembangunan Daerah.
(3)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VI

MODAL

Pasal 6

(1)Modal Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, terdiri atas:
1. a.Modal dasar; dan
2. b.Modal disetor.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) dan seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. - 6 –
(3)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp39.961.647.118,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah)
(4)Modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah;dan
4. d.Sumber modal lainnya.
(5)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KEBIJAKAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

Pasal 7

(1)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
(3)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
(4)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 7 –

BAB VIII

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

Pasal 8

(1)Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB IX

KPM

Pasal 10

(1)KPM memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
(2)KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(3)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Rapat tahunan;
2. b.Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa; dan
3. c.Rapat luar biasa. - 8 –

BAB X

DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(5)Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa.
(6)Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…