DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Bclanju Dacrah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.746.032.917.000,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli Daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Pembentukan Daerah-daerah Tahun 1950 Kabupaten tentang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati adalah Bupati Kebumen.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2 II
10.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemcrataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Dacrah dalam rangka pelaksanaan De sen tral isasi.
11.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang mcrupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Bclanju Dacrah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2. 746.032.917.000,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga puluh clua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp407.718.60 2.000,00 (cmpat ratus tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yn11g sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl 11.305.200.000,00 (scratus sebcla s miliar tiga ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) .
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.565.013.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh limajuta tiga belas ribu rupiah)
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Oaerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan scbcsar Rpl6.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) .
(5)Lain- lain pendapatan asli Dacrah yang sah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebcsar Rp24 7 .348.389.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus cmpa t puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) . 3

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.200.121. 677.000,00 (dua triliun dua ratus miliar seratus dua puluh satu jula enam ratus Lujuh puluh tuju ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusaL; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerinLah pusut scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesa r Rp2.023 . I 29.591.000,00 (dua triliun dua puluh tiga miliar seratus dua puluh scmbilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah scbaga1mana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl 76.CJ92 .086.000 ,00 (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh duabelas juta delapan puluh enam ribu rupiah) .

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah scbagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rpl 38. 192.638.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar seralus sembilan puluh dua juta cnam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah ; dan
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan kc Lentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8. l 26.538.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus liga puluh delapan ribu rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan kcLcntuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud puda ayat (I) huruf b direncanakan sebesar Rp.130.066.100.000,00 (scraLus tign puluh miliar enam puluh enam juta seratus ribu rupiah). Pa~ml 7 Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.8tl ~.72S.872.000,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar lujuh ratus duc1 puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atc.1s:
1. a.Belanja operasional;
2. b.Belanja modal;
3. c.Belanja tidak terduga; dan
4. d.Belanja transfer. 4

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.999.548 .267.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a d irencanakan sebesar Rpl.272.005.749 .000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp655 .148.618.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) .
(3)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.503 .947.000,00 (enam puluh miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rpl 1.389.953.000,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh sembilanjuta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp21 l.166.683.000,00 (dua ratus sebelas miliar seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah; b . Belanja modal peralatan dan mesin;
2. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
3. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
4. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
5. f.Belanja modal aset tidak berwujud; dan
6. g.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.318.881.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52 .762 .128.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh duajuta seratus dua puluh delapan ribu rupiah). 5
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.361.800.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rpl 15.213.480.000,00 (sertus lima belas miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.654.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh empatjuta rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(8)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp856.394.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.527.609.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp626.483.313.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.420.118.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp614.063. l 95.000,00 (enam ratus empat belas miliar enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp97.692.955.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…