DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJPD, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN

BAB I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D sekitar, RTRWN/P/KK), sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Perangkat Daerah.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
17.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Geografi Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, memiliki karakteristik yang unik dan menjadi kawasan penting sejalan dengan perkembangan kawasan di sekitarnya. Wilayah Kabupaten Kebumen terletak di posisi 109∞33'- 09∞50' Bujur Timur dan 7∞27'-7∞50' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.281,11 km≤, dan memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km≤ mulai dari Kecamatan Mirit sampai dengan Kecamatan Ayah. Secara administratif, sebelah utara Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, serta sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Pembagian wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.991 dan 7.208 Rukun Tetangga (RT). Sementara itu, jika dilihat dari sisi jarak antara Kabupaten Kebumen ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memang relatif jauh (mencapai 162 km), namun demikian dengan perkembangan Yogyakarta Internasional Airport di Kulon Progo dan Pelabuhan Laut Tanjung Intan di Cilacap telah menjadikan Kabupaten Kebumen memiliki posisi yang sangat strategis untuk berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang lain. Hal ini sesuai dengan arah Wilayah Pengembangan Kebumen-Purworejo (WP Keburejo) yang diarahkan mewujudkan perkotaan Kebumen sebagai pusat kegiatan wilayah. Potensi aglomerasi Keburejo utamanya interaksi Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di selatan.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
(3)RPJPD dituangkan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yaitu:
1. a.RPJMD Tahap I Tahun 2025–2029;
2. b.RPJMD Tahap II Tahun 2030–2034;
3. c.RPJMD Tahap III Tahun 2035–2039; dan
4. d.RPJMD Tahap IV Tahun 2040–2045.
(4)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(5)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

(1)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.BAB IV Visi dan Misi Daerah;
5. e.BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.BAB VI Penutup.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada:

a.RPJPN;
b.RPJPD Provinsi Jawa Tengah;
c.RTRW; dan
d.RPPLH.

BAB III

Permasalahan dan Isu Strategis Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dalam RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025- 2045 diidentifikasi berdasarkan Bab II dan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Rumusan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa depan. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Perumusan isu strategis diawali dengan identifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perumusan permasalahan dan isu strategis juga diidentifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD) serta pembahasan dengan perangkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Visi dan Misi Daerah 4.1.Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/ daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi RPJPD menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti dari berbagai isu strategis ke dalam kata tertentu. Perumusan visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2021-2026 masih tetap berlaku sampai dengan disusunnya RPJMD tahap selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 12 Agustus 2024 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO Diundangkan di Kebumen pada tanggal 12 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. EDI RIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-196/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2045 I. UMUM Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah bagian penting dari tugas pemerintah daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program pembangunan jangka panjang. Hal ini didasarkan pada amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan harus konsisten dengan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta berbagai kebijakan pembangunan nasional lainnya. RPJPD disusun untuk mengarahkan pembangunan Daerah agar sesuai dengan visi pembangunan nasional, serta mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai rencana dan program pembangunan sektoral. Adapun untuk ketentuan mengenai tata cara penyusunan RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJPD ini selain berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 yang memberikan gambaran kondisi dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kebumen, juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2053. Penyusunan RPJPD juga didasarkan pada pemetaan kebutuhan dan potensi daerah, termasuk analisis masalah, tantangan, peluang, serta aspirasi dan harapan masyarakat. Proses penyusunan RPJPD melibatkan konsultasi publik dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui forum-forum dialog, diskusi kelompok, dan mekanisme partisipatif lainnya. Penyusunan RPJPD didasarkan pada analisis data dan informasi seperti data sosial ekonomi, kondisi lingkungan, dan perkembangan pembangunan sebelumnya. RPJPD memberikan arahan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mengarahkan pembangunan secara berkelanjutan, serta memberikan dasar bagi penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih rinci. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan Daerah menuju visi dan tujuan yang kita inginkan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…