DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.000.799.969.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kebumen.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.000.799.969.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.906.114.900.000,00 (dua triliun sembilan ratus enam miliar seratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. b.Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.992.699.969.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); dan
3. c.Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp86.585.069.000,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp583.543.180.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.536.294.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.248.729.000,00 (tiga ratus lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.438.212.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.319.945.000,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.322.571.720.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.199.272.864.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.298.856.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.065.004.679.351,00 (dua triliun enam puluh lima miliar empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.219.965.113.840,00 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp753.821.169.051,00 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.052.184.460,00 (delapan puluh tiga miliar lima puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.216.212.000,00 (enam miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp293.516.561.558,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.711.912.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.864.576.200,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.664.725.169,00 (lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.856.802.189,00 (seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.418.546.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…