DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma yang meliputi: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Badan Hukum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar Perusahaan; Modal; Kebijakan Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma; Organ Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma; RUPS; Komisaris; Direksi; Pegawai; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah; Evaluasi; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); SALINAN - 2 – Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma yang selanjutnya disebut PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang kefarmasian yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11.Komisaris adalah organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda). - 3 –
12.Direksi adalah organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) serta mewakili PT Luk Ulo Farma (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Pegawai adalah pekerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda)
15.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham.
16.Laba Bersih adalah laba PT Luk Ulo Farma (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
17.Modal Dasar adalah nilai Saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
18.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotek Luk Ulo Kabupaten Kebumen diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma atau disingkat dengan PT. Luk Ulo Farma (Perseroda). - 4 –

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah ini bernama Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma atau disingkat dengan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
(2)PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kebumen.
(3)PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan dalam wilayah Daerah dan daerah lain yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pendirian PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam usaha pelayanan di bidang kefarmasian serta untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Pendirian PT Luk Ulo Farma (Perseroda) bertujuan untuk :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang pelayanan kefarmasian dan kesehatan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha PT Luk Ulo Farma (Perseroda) meliputi :
1. a.pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
2. b.pelayanan klinik; dan
3. c.usaha lain di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan PT. Luk Ulo Farma (Perseroda).
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS. - 5 –

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 6

(1)PT Luk Ulo Farma (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
6. f.jumlah Saham;
7. g.klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
8. h.nilai nominal setiap Saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian Deviden; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL

Pasal 7

(1)Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda), terdiri atas:
1. a.Modal Dasar; dan b.Modal Disetor.
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
(3)Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan dan disetor penuh.
(4)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp1.606.500.000,00 (satu milyar enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah). - 6 –
(5)Kepemilikan Modal Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai Pemegang Saham pengendali; dan
2. b.BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen).
(6)Ketentuan Kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
(7)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya.
(8)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KEBIJAKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA

Pasal 8

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai Pemegang Saham pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
(3)Bupati selaku Pemegang Saham pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(4)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
(5)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.perubahan Anggaran Dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; - 7 –
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
7. g.penghasilan Komisaris dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan Laporan Tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda); dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(6)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(7)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda); b.klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
2. c.laporan keuangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA

Pasal 9

(1)Pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dilakukan oleh organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
(2)Organ PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.RUPS; b.Komisaris; dan
2. c.Direksi.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. - 8 –

BAB X

RUPS

Pasal 11

(1)RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
(2)RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris dan Direksi.
(3)RUPS terdiri atas:
1. a.RUPS tahunan; dan b.RUPS luar biasa.
(4)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda).

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…