DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH, Muatan RPPLH, Sistematika RPPLH, Pelaksanaan, Koordinasi dan Kerja Sama, Monitoring, Pelaporan dan Review, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perbaikan kualitas lingkungan hidup diperlukan untuk menjaga kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023–2053; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023–2053.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. POSISI DAN PERAN RPPLH Pembangunan merupakan suatu bentuk kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan berbagai sumberdaya baik sumberdaya alam maupun lingkungan hidup. Tanah, air, tumbuhan dan berbagai komponen lingkungan lainnya merupakan unsur material penting dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Mengingat, selama ini kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan tidak terlepas dari upaya penggunaan berbagai material bahan baku. Keberadaan sumberdaya yang memadai tentunya mendorong proses pembangunan menjadi lebih berjalan secara masif. Namun demikian, tingginya berbagai kegiatan dan bertambahnya tingkat eksploitasi sudah barang tentu akan menurunkan keberadaan kuantitas maupun kualitas sumberdaya setempat sehingga mengurangi daya dukung wilayah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kebumen.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kelestarian dan keberlanjutan;
b.keserasian dan keseimbangan;
c.keterpaduan;
d.manfaat;
e.kehati-hatian;
f.keadilan;
g.ekoregion;
h.keanekaragaman hayati;
i.pencemar membayar;
j.partisipatif;
k.kearifan lokal;
l.tata kelola pemerintah yang baik; dan
m.otonomi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

a.mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan sosial;
b.mewujudkan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik dan terukur berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup; dan
c.memberikan legalitas dan pedoman terhadap kewenangan Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jangka waktu dan kedudukan RPPLH;
b.muatan RPPLH;
c.sistematika RPPLH;
d.pelaksanaan, koordinasi dan kerja sama;
e.monitoring, pelaporan dan review;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pendanaan.

BAB II

KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH 2.1. KONDISI WILAYAH 2.1.1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi A. Letak Geografis Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen secara geografis terletak pada koordinat 7027’ – 7050’ Lintang Selatan dan 109022’ – 109050’ Bujur Timur. Kabupaten Kebumen secara administrasi terdiri dari 26 Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 ha atau 1.281,115 km2. Kabupaten Kebumen secara administrasi berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya :

Pasal 5

RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 6

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KEBUMEN Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Guna mengantisipasi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dibutuhkan seperangkat aturan serta pedoman dalam menanganinya. Hal ini bertujuan agar aspek keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang tetap terjaga serta dapat terus mendukung kehidupan manusia.

Pasal 7

(1)Penyusunan RPPLH memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(2)RPPLH memuat rencana tentang:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(3)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memuat skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target 5 (lima) tahunan.
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.kebijakan sumber daya alam;
2. b.strategi implementasi; dan
3. c.indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kebumen selama 30 tahun kedepan, diskenariokan sebagai penjabaran dari tindakan menyeluruh terkoordinasi oleh seluruh elemen pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, sebagai respon terhadap kondisi lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kebumen yang diperkirakan akan dihadapi akibat proses pembangunan. Dalam beberapa tahun ke depan, penggunaan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan masih akan terjadi.

Pasal 8

(1)RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
3. c.BAB III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
4. d.BAB IV
5. e.BAB V : : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Penutup.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Berdasarkan uraian dalam Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kebumen, maka selanjutnya RPPLH Kabupaten Kebumen dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada di daerah agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam lebih terkontrol berdasarkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta karakteristik ekoregion/bentang lahan yang ada di Kabupaten Kebumen, melalui arahan kebijakan, strategi dan indikasi program RPPLH meliputi :

Pasal 9

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaksanakan RPPLH.
(2)Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Program.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
(2)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…