DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2024 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati adalah Bupati Kebumen.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.002.591.097.000,00 (Tiga triliun dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer;
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp547.413.351.000,00 (Lima ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.279.999.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). 4
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp282.998.137.000,00 (Dua ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.292.867.000,00 (Dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.842.348.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.439.923.924.000,00 (Dua triliun empat ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.329.929.911.000,00 (Dua triliun tiga ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.994.013.000,00 (Seratus sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga belas ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp15.253.822.000,00 (Lima belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas pendapatan hibah. 5

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.089.359.994.980,00 (Tiga triliun delapan puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.253.331.199.181,00 (Dua triliun dua ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.364.260.450.000,00 (Satu triliun tiga ratus enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp792.730.683.265,00 (Tujuh ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.062.169.416,00 (Tujuh puluh satu milyar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah). 6
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.577.896.500,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp177.908.722.399,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.297.788.000,00 (Lima milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.050.547.599,00 (Lima puluh tiga milyar lima puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.874.687.000,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.137.827.000,00 (Enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.547.872.800,00 (Delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah). 7

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp656.120.073.400,00 (Enam ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.139.844.000,00 (Tujuh belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp638.980.229.400,00 (Enam ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…