DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati adalah Bupati Kebumen.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 3

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.940.774.983.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer;
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp448.177.739.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 134.680.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.950.555.000,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 23.861.197.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp251.685.987.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.492.497.244.000,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: 4
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.311.729.490.000,00 (dua triliun tiga ratus sebelas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.767.754.000,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah; dan
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3)lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.036.410.178.000,00 (tiga triliun tiga puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.171.806.573.372,00 (dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan 5
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.261.154.271.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp752.543.695.772,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(5)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp145.983.252.100,00 (seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.525.354.500,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

(8)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp176.309.731.628,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.belanja modal aset tidak berwujud; dan
7. g.belanja modal aset lainnya.
(1)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.633.135.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 45.895.171.350,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 6
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.876.322.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.521.135.000,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah.)
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.383.968.278,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(6)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 686.293.873.000,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.149.838.000,00 (enam belas miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp670.144.035.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar seratus empat puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…