DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Jenis Usaha, Dan Ruang Lingkup Pengaturan, Pelaku Usaha, Penerbitan Sertifikasi Pangan Olahan, Pembinaan, Pengawasan, Larangan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuang Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peredarannya demikian pesat serta meluas sehingga perlu upaya untuk pembinaan dan pengawasan;
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan, perlu diatur dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Keamanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Perangkat Daerah adalah unit kerja yang ada pada Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8.Penjamah adalah seseorang yang menangani pangan mulai dari persiapan, pengolahan, sampai dengan penyajian.
9.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10.Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11.Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12.Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
13.Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
14.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
15.Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
16.Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
17.Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
18.Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
19.Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
20.Produk Industri Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
21.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah Kabupaten Kebumen yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
22.Nomor P-IRT adalah Nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
23.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang menerangkan produsen pangan telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi.
24.Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
25.Pedagang Pangan adalah pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan pangan.
26.Sentra Pedagang Pangan adalah tempat sekelompok pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan pangan.
27.Sarana penjaja adalah fasilitas yang digunakan untuk penanganan makanan jajanan baik menetap maupun berpindah-pindah.
28.Pengelola sentra adalah orang atau badan yang bertanggungjawab untuk mengelola tempat kelompok pedagang makanan.
29.Peralatan adalah barang yang digunakan untuk penanganan pangan.
30.Pengujian adalah pemeriksaan terhadap sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.
31.Tim Terpadu adalah tim Kecamatan dan tim Kabupaten yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
32.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim Terpadu untuk kepastian bahan pangan yang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
33.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Perangkat Daerah terkait kepada produsen dan pengedar makanan.
34.Penertiban adalah upaya yang dilakukan oleh tim terpadu berupa penggeledahan, penyitaan/pengambilan secara paksa terhadap suatu barang dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.
35.Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kebumen.
36.Penyidik Umum adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resor Kabupaten Kebumen.

BAB II

ASAS, TUJUAN, JENIS USAHA, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan adalah:

a.asas manfaat;
b.asas keamanan; dan
c.asas keadilan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

a.tersedianya pangan yang memenuhi pesyaratan keamanan bagi kepentingan kesehatan;
b.terciptanya sistem keamanan pangan;
c.terciptanya pasar bagi produksi pangan di Daerah;
d.terwujudnya kegiatan penjaminan keamanan pangan; dan
e.memberikan jaminan keamanan pangan dan perlindungan bagi masyarakat

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan keamanan pangan meliputi:

a.pembinaan, pengawasan, penindakan dan fasilitasi pengembangan usaha pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan;
b.pelaksanaan sertifikasi pangan olahan untuk usaha pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan;
c.pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan; dan
d.melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran keamanan pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.

Pasal 5

(1)Jenis Usaha Pangan dalam peraturan ini mencakup:
1. a.usaha pangan segar; dan
2. b.usaha pangan olahan.
(2)Usaha pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha pangan hasil perikanan, usaha pangan asal hewan, dan usaha pangan asal tumbuhan.
(3)Usaha pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha pangan industri rumah tangga pangan, usaha pangan produk industri (pabrikan) dan usaha pangan siap saji.

BAB III

PELAKU USAHA

Pasal 6

(1)Pelaku usaha mempunyai hak:
1. a.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah tentang bahan dan atau campuran berbahaya yang ditambahkan dalam pangan; dan
2. b.mendapatkan informasi tentang bahan tambahan atau campuran pangan yang berbahaya.
(2)Pelaku usaha mempunyai kewajiban:
1. a.menjamin produk pangan bebas dari bahan berbahaya;
2. b.menjamin pengolahan, pendistribusian dan penyajian yang higienis; dan
3. c.memiliki sertifikat dan mencantumkan nomor P-IRT, tanggal kedaluarsa, dan komposisi bahan pangan pada kemasan produk.
(3)Rumah makan, restoran, jasa boga, dan depot air minum wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sentra pedagang pangan dan/atau penjaja pangan wajib memiliki dan memasang Stiker Tanda Terdaftar.
(4)Pengelola sentra pedagang pangan berkewajiban:
1. a.mendaftarkan kelompok pedagang yang melakukan kegiatan di sentra tersebut pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
2. b.memelihara fasilitas sanitasi dan kebersihan umum; dan
3. c.melaporkan adanya kejadian keracunan atau akibat keracunan secepatnya, paling lambat dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima atau mengetahui kejadian tersebut kepada Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
(5)Penanggung jawab rumah makan, restoran dan kantin sekolah mempunyai kewajiban:
1. a.memenuhi kualifikasi sebagai berikut: berbadan sehat, bebas dari penyakit menular, bersih dan rapih, mengerti tentang kesehatan dan memiliki disiplin kerja yang tinggi;
2. b.menjamin dan mempertanggungjawabkan kelangsungan kantin sekolah secara keseluruhan, baik ke dalam (sekolah) maupun ke luar yaitu kepada orang tua peserta didik dan instansi yang berwenang/terkait terutama bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak diduga;
3. c.memiliki perilaku sehat;
4. d.memiliki pengetahuan gizi praktis dan sederhana sehingga mengetahui makanan atau jajanan yang baik untuk dijual di kantin sekolah;
5. e.menjamin bahan makanan memenuhi syarat gizi dan kesehatan;
6. f.menjamin serta memelihara kebersihan dan kesehatan alat-alat makan;
7. g.menjamin pemenuhan fasilitas bangunan kantin, ketersediaan air bersih, ruang pengolahan, tempat penyajian, tempat penyimpanan bahan pangan, sanitasi dan pembuangan limbah; dan
8. h.mengikuti kursus atau pelatihan Hygiene dan sanitasi makanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/lembaga terkait.

Pasal 7

Penjamah dalam melakukan kegiatan pelayanan penanganan pangan harus memenuhi persyaratan antara lain:

a.tidak sedang menderita penyakit yang mudah menular misalnya batuk, pilek, influenza, diare, dan penyakit perut sejenisnya;
b.menutup luka (pada luka terbuka/bisul atau luka lainnya);
c.menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian;
d.memakai celemek, dan tutup kepala;
e.mencuci tangan setiap kali hendak menangani pangan;
f.menjamah makanan harus memakai alat/perlengkapan, atau dengan alas tangan;
g.tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut atau bagian lainnya);
h.tidak batuk atau bersin di hadapan pangan yang disajikan dan/atau tanpa menutup mulut atau hidung; dan
i.mengikuti kursus atau pelatihan Hygiene dan sanitasi makanan yang diselenggarakan oleh Dinas/lembaga terkait.

BAB IV

PENERBITAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

Pasal 8

(1)Sertifikat dan nomor P-IRT diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.
(2)Pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga berkewajiban memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
(3)Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Tata cara penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pangan siap saji harus menerapkan pangan siap saji yang baik.
(2)Cara produksi pangan siap saji yang baik adalah dengan memperhatikan aspek pangan antara lain:
1. a.mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, dan membahayakan kesehatan;
2. b.mematikan/mencegah hidupnya jasad renik, patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
3. c.mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan serta cara penyajian.
(3)Ketentuan mengenai cara produksi pangan siap saji yang baik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap pelaku usaha depot air minum, restoran, rumah makan, dan jasa boga harus memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
(5)Selain pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Stiker Tanda Terdaftar.

Pasal 10

(1)Tata Cara untuk mendapatkan Sertifikasi Pangan Olahan adalah sebagai berikut:
1. a.Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi PIRT atau sertifikasi Laik Higiene Sanitasi kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk;
2. b.pemohon memenuhi persyaratan administrasi proses sertifikasi;
3. c.apabila persyaratan administrasi proses sertifikasi dipenuhi, maka paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja akan dilakukan verifikasi ke sarana produksi/tempat usaha oleh Perangkat Daerah; dan
4. d.apabila hasil verifikasi memenuhi persyaratan maka paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dapat diterbitkan sertifikat PIRT/ sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
(2)Sertifikat PIRT berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan untuk sertifikasi Laik Higiene Sanitasi berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
(3)Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan verifikasi ulang di lokasi produksi, apabila hasil verifikasi lulus bisa langsung diterbitkan sertifikat PIRT yang baru.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sertifikasi pangan olahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…