DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, perlu mengubah ketentuan mengenai indeks, struktur dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 124);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 85);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 85) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan indeks tertentu yang meliputi: indeks luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks jenis usaha dan indeks kekuatan mesin.
(2)Indeks luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.luas tempat usaha sampai dengan 50 m² indeks 1;
2. b.luas tempat usaha di atas 50 m² sampai dengan 100 m² indeks 2;
3. c.luas tempat usaha di atas 100 m² sampai dengan 500 m² indeks 3;
4. d.luas tempat usaha di atas 500 m² sampai dengan 800 m² indeks 4; dan
5. e.luas tempat usaha di atas 800 m² indeks 5.
(3)Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah luas bangunan tempat usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
(4)Indeks lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kawasan/peruntukan/zonasi industri indeks 1;
2. b.kawasan/peruntukan/zonasi perdagangan indeks 2;
3. c.kawasan/peruntukan/zonasi pariwisata indeks 3;
4. d.kawasan/peruntukan/zonasi pertanian dan perikanan indeks 4; dan
5. e.kawasan/peruntukan/zonasi perumahan dan pemukiman indeks 5.
(5)Indeks jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jasa indeks 1;
2. b.pengelolaan hasil bumi indeks 2;
3. c.perdagangan indeks 3;
4. d.budidaya hewan indeks 4; dan
5. e.perbengkelan/industri indeks 5.
(6)Indeks kekuatan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kekuatan mesin 1 PK sampai dengan 20 PK indeks 1;
2. b.kekuatan mesin di atas 20 PK sampai dengan 40 PK indeks 2;
3. c.kekuatan mesin di atas 40 PK sampai dengan 60 PK indeks 3;
4. d.kekuatan mesin di atas 60 PK sampai dengan 80 PK indeks 4; dan
5. e.kekuatan mesin di atas 80 PK indeks 5.
  1. 2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha.
(2)Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk luas sampai dengan 50 m² Rp. 200.000,00;
2. b.untuk luas di atas 50 m² sampai dengan 100 m² Rp. 300.000,00;
3. c.untuk luas di atas 100 m² sampai dengan 500 m² Rp. 500.000,00;
4. d.untuk luas di atas 500 m² sampai dengan 800 m² Rp. 700.000,00; dan
5. e.untuk luas di atas 800 m² Rp. 800.000,00.
(3)Retribusi yang terutang dihitung dengan cara menambahkan indeks luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks jenis usaha dan indeks kekuatan mesin dibagi intensitas dan dikalikan dengan tarif retribusi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 20 Januari 2017 BUPATI KEBUMEN, ttd. MOHAMMAD YAHYA FUAD Diundangkan di Kebumen pada tanggal 20 Januari 2017 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTUR, ttd. MAHMUD FAUZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H Pembina Tingkat I NIP. 19720723 199803 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (2/2017) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pemberian Izin Gangguan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Izin Gangguan. Untuk memungut Retribusi Izin Gangguan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Dengan adanya perkembangan perekonomian dan jenis usaha di Kabupaten Kebumen, perlu menyesuaikan substansi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan yang mengatur mengenai indeks, struktur dan tarif retribusi. Dengan adanya perubahan peraturan daerah ini diharapkan dapat membantu kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Rumus Retribusi Izin Gangguan adalah sebagai berikut: a + b + c + d × f = retribusi yang terutang e a = indeks luas tempat usaha b = indeks lokasi c = indeks jenis usaha d = indeks kekuatan mesin e = intensitas yang ditetapkan sebesar 4 f = tarif retribusi Contoh tata cara perhitungan Retribusi Izin Gangguan: Tambak udang dengan luas 2500 m², terletak di kawasan perikanan, menggunakan mesin 40 PK = a + b + c + d × f = retribusi yang terutang e = 5 + 4 + 4+ 2 ×800.000 = Rp.3.000.000,00 4 Keterangan: a = indeks luas tempat usaha b = indeks lokasi c = indeks jenis usaha d = indeks kekuatan mesin e = intensitas yang ditetapkan sebesar 4 f = tarif Retribusi Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 132

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012