DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini daiatur mengenai: Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Kelembagaan BPD; Fungsi dan Tugas BPD; Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Pembinaan Pengawasan dan Pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
16.Panitia adalah Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa;
b.memberikan dasar hukum dan pedoman dalam membentuk BPD; dan
c.memberikan dasar hukum dan pedoman bagi BPD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.
(5)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, unsur pemuda, unsur masyarakat dan unsur perempuan.

Pasal 6

(1)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk
  1. 1.sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, skor sama dengan 1 (satu);
  2. 2.2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, skor sama dengan 2 (dua);
  3. 3.lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, skor sama dengan 3 (tiga).
2. b.kemampuan keuangan Desa (APBDesa)
  1. 1.sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 1 (satu);
  2. 2.Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 2 (dua);
  3. 3.lebih dari Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), skor sama dengan 3 (tiga).
(2)Penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan penjumlahan skor jumlah penduduk dan kemampuan keuangan (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.skor 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
2. b.skor 4 (empat) sampai dengan 5 (lima), jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
3. c.skor 6 (enam), jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan orang).

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
1. a.anggota Perempuan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
2. b.tokoh perempuan Desa sebagai perwakilan wilayah.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
(5)Tugas Panitia adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
2. b.menentukan jumlah anggota BPD;
3. c.menyusun Rencana Anggaran Biaya;
4. d.menyusun jadwal tahapan kegiatan;
5. e.melakukan penjaringan bakal calon mulai dari tingkat Dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga;
6. f.meneliti persyaratan administrasi bakal Calon;
7. g.menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan;
8. h.melaksanakan musyawarah perwakilan;
9. i.membuat Berita Acara rapat musyawarah perwakilan yang diketahui Kepala Desa; dan
10. j.melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…