DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kebumen

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 4.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A; dan
d.Dinas dengan tipe sebagai berikut: 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang perhubungan; 5) Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7) Dinas Tenaga Kerja tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi; 8) Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah; 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 12) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 14) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang kehutanan; 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
e.Badan dengan tipe sebagai berikut: 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 1) Kecamatan Ayah tipe A; 2) Kecamatan Buayan tipe A; 3) Kecamatan Puring tipe A; 4) Kecamatan Petanahan tipe A; 5) Kecamatan Klirong tipe A; 6) Kecamatan Buluspesantren tipe A; 7) Kecamatan Ambal tipe A; 8) Kecamatan Mirit tipe A; 9) Kecamatan Bonorowo tipe A; 10) Kecamatan Prembun tipe A; 11) Kecamatan Padureso tipe A; 12) Kecamatan Kutowinangun tipe A; 13) Kecamatan Alian tipe A; 14) Kecamatan Poncowarno tipe A; 15) Kecamatan Kebumen tipe A; 16) Kecamatan Pejagoan tipe A; 17) Kecamatan Sruweng tipe A; 18) Kecamatan Adimulyo tipe A; 19) Kecamatan Kuwarasan tipe A; 20) Kecamatan Rowokele tipe A; 21) Kecamatan Sempor tipe A; 22) Kecamatan Gombong tipe A; 23) Kecamatan Karanganyar tipe A; 24) Kecamatan Karanggayam tipe A; 25) Kecamatan Sadang tipe A; dan 26) Kecamatan Karangsambung tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 6 Februari 2024 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO Diundangkan di Kebumen pada tanggal 6 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. EDI RIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (2-23/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, telah ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengajukan proposal urgensi kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendapatkan surat pertimbangan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan surat pertimbangan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-230/I/OT.00.00/3/2023 tanggal 17 Maret 2023, Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah terintegrasi dengan Perangkat Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan syarat melakukan penguatan terhadap koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Koordinasi sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, anggaran berkelanjutan, dan kerjasama multipihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah mengatur hasil penggabungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA. Implikasi dari ketentuan tersebut adalah perlu adanya penyelarasan nomeklatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 4

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 211

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A; dan
d.Dinas dengan tipe sebagai berikut: 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang perhubungan; 5) Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7) Dinas Tenaga Kerja tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi; 8) Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah; 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 12) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 14) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang kehutanan; 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
e.Badan dengan tipe sebagai berikut: 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 1) Kecamatan Ayah tipe A; 2) Kecamatan Buayan tipe A; 3) Kecamatan Puring tipe A; 4) Kecamatan Petanahan tipe A; 5) Kecamatan Klirong tipe A; 6) Kecamatan Buluspesantren tipe A; 7) Kecamatan Ambal tipe A; 8) Kecamatan Mirit tipe A; 9) Kecamatan Bonorowo tipe A; 10) Kecamatan Prembun tipe A; 11) Kecamatan Padureso tipe A; 12) Kecamatan Kutowinangun tipe A; 13) Kecamatan Alian tipe A; 14) Kecamatan Poncowarno tipe A; 15) Kecamatan Kebumen tipe A; 16) Kecamatan Pejagoan tipe A; 17) Kecamatan Sruweng tipe A; 18) Kecamatan Adimulyo tipe A; 19) Kecamatan Kuwarasan tipe A; 20) Kecamatan Rowokele tipe A; 21) Kecamatan Sempor tipe A; 22) Kecamatan Gombong tipe A; 23) Kecamatan Karanganyar tipe A; 24) Kecamatan Karanggayam tipe A; 25) Kecamatan Sadang tipe A; dan 26) Kecamatan Karangsambung tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 6 Februari 2024 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO Diundangkan di Kebumen pada tanggal 6 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. EDI RIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (2-23/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, telah ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengajukan proposal urgensi kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendapatkan surat pertimbangan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan surat pertimbangan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-230/I/OT.00.00/3/2023 tanggal 17 Maret 2023, Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah terintegrasi dengan Perangkat Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan syarat melakukan penguatan terhadap koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Koordinasi sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, anggaran berkelanjutan, dan kerjasama multipihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah mengatur hasil penggabungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA. Implikasi dari ketentuan tersebut adalah perlu adanya penyelarasan nomeklatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 4

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 211