DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Peta Deliniasi dan Peta Persebaran Geosite Bab III Tanggung Jawab dan Wewenang Bab IV Rencana Induk Pengembangan Geopark Bab V Badan Pengelola Bab VI Pemanfaatan Kawasan Geopark Bab VII Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Geologi Bab VIII Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Bab IX Perlindungan dan Pengelolaan Keragaman Budaya Bab X Konversi Bab XI Kolaborasi Bab XII Peran Masyarakat Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Lambang Geopark Bab XV Program Strategis Pengembangan Geopark Bab XVI Pendanaan Bab XVII Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Geopark Bab XVIII Ketentuan Penyidikan Bab XIX Ketentuan Pidana Bab XX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Kebumen memiliki sumber daya lingkungan geologi yang unik dan khas yang harus dikelola secara efektif serta memanfaatkannya guna kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan salah satunya dengan pengembangan taman bumi (Geopark);
c.bahwa kawasan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung- Karangbolong telah ditetapkan menjadi kawasan Geopark Nasional Indonesia berdasarkan Sertifikat Komite Nasional Geopark Nasional (ADHOC) tanggal 29 November 2018, sehingga perlu memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaannya;
d.bahwa untuk memberikan pedoman dan arah landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung Karangbolong, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung Karangbolong; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI (GEOPARK) KARANGSAMBUNG KARANGBOLONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Taman Bumi (Geopark) Karangsambung Karangbolong yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
9.Keragaman Geologi (Geodiversity) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaanya yang dapat mewakili proses evolusi Geologi daerah tersebut.
10.Warisan Geologi (Geoheritage) adalah Keragaman Geologi (Geodiversity) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
11.Situs Warisan Geologi (Geosite) adalah objek Warisan Geologi (Geoheritage) dalam kawasan Geopark dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
12.Karangsambung Karangbolong Geosite selanjutnya disebut KKGS adalah kode yang dipergunakan untuk menandai Geosite di kawasan Geopark.
13.Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
14.Keragaman Budaya (Cultural Diversity) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik bersifat berwujud (Tangible) maupun tidak berwujud (Intangible).
15.Perlindungan dan pengelolaan Geopark adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat untuk melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola Geopark.
16.Kolaborasi adalah perbuatan kerja sama, interaksi, dan kompromi beberapa pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.
17.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaaat maupun penanggung risiko.
18.Pemangku Kepentingan adalah orang perorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan Geopark.
19.Pelestarian Geopark adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Geopark dan nilainya dengan cara melindungi, memanfaatkan, dan mengelolanya.
20.Badan Pengelola adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Geopark dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di Geopark yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
21.Rencana Induk Pengembangan Geopark adalah dokumen perencanaan Pengembangan Geopark yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan Geopark dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (Geoheritage), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity); dan
b.untuk melakukan pengelolaan Geopark bersama-sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian kepariwisataan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah Perlindungan dan Pengelolaan Geopark yang meliputi :

a.peta deliniasi dan peta geosite;
b.tanggungjawab dan wewenang;
c.rencana induk pengembangan Geopark;
d.badan pengelola;
e.pemanfaatan kawasan Geopark;
f.perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi;
g.perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
h.perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya;
i.konservasi;
j.kolaborasi;
k.peran masyarakat;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.lambang Geopark;
n.program strategis pengembangan geopark;
o.pendanaan; dan
p.pengendalian pemanfaatan kawasan Geopark.

BAB II

PETA DELINIASI DAN PETA PERSEBARAN GEOSITE

Pasal 5

(1)Peta Deliniasi berisi informasi mengenai batas kawasan, jalan, sungai, penanda fisik lainnya serta sebaran keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya.
(2)Peta Persebaran Geosite berisi informasi objek warisan geologi (geoheritage) dalam kawasan Geopark dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multiobjek dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu Daerah.
(3)Peta Deliniasi dan Peta Persebaran Geosite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab :
1. a.mempertahankan Geopark sebagai Geopark Nasional;
2. b.mendorong Geopark menjadi UNESCO Global Geopark; dan
3. c.melakukan perlindungan dan pengelolaan Geopark.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
1. a.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian Geopark;
2. b.menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
3. c.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Geopark.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.menetapkan etika Pelestarian Geopark;
2. b.mengkoordinasikan Pelestarian Geopark secara lintas sektor dan wilayah;
3. c.menghimpun data Geopark;
4. d.membuat peraturan pengelolaan kawasan Geopark;
5. e.menyelenggarakan kerja sama dalam Pelestarian Geopark;
6. f.mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang geologi, biologi dan budaya;
7. g.memberikan penghargaan kepada setiap masyarakat yang telah melakukan Pelestarian Geopark;
8. h.menetapkan batas kawasan Geopark; dan
9. i.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Geopark, baik seluruh maupun sebagian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasian kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kewenangan dan tata cara pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab melakukan Perlindungan dan pengelolaan Geopark.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah Desa mempunyai tugas:
1. a.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Pelestarian Geopark dalam lingkup kawasan pedesaan; dan
2. b.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan pengelolaan Geopark sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 9

Pemerintah Desa berwenang :

a.menyusun perencanaan desa yang mendukung perlindungan dan pengelolaan Geopark sesuai kebijakan dari Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.mengkoordinasikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan Geopark dengan Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola dalam lingkup kawasan pedesaan;
c.melakukan pemberdayaan masyarakat desa yang mendukung kepariwisataan, pendidikan dan pelestarian dalam pengelolaan kawasan Geopark di tingkat desa serta bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
d.mendukung sumber pendanaan melalui dana desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB IV

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN GEOPARK

Pasal 10

(1)Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
1. a.inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity}, Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
2. b.analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat;
3. c.penetapan tema Geopark;
4. d.penentuan batas atau deliniasi kawasan;
5. e.informasi mengenai status lahan mengacu rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.program konservasi Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity);
7. g.program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
8. h.program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif;
9. i.program pelestarian sosial budaya;
10. j.pengembangan destinasi pariwisata;
11. k.inventarisasi kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung;
12. l.penyediaan informasi keberadaan Geopark (visibility Geopark), antara lain, pusat informasi, sistem informasi terpadu, dan museum Taman Bumi Geopark;
13. m.pengembangan kelembagaan Geopark meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
14. n.program promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
15. o.program pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola Geopark dalam jaringan kemitraan Taman Bumi nasional, regional, dan global;
16. p.pentahapan pembangunan;
17. q.rencana pembiayaan; dan
18. r.rencana pelaporan secara berkala.
(2)Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(3)Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan revisi:
1. a.setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. b.dalam rangka pemenuhan persyaratan Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan; atau
3. c.dalam rangka evaluasi Geopark Nasional dan revalidasi UNESCO Global Geopark oleh UNESCO.
(4)Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana Induk Pengembangan Geopark ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…