DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Fungsi Pesantren, Jenis dan Fungsi Pendidikan Keagamaan, Bentuk dan Mekanisme Fasilitasi Pengembangan, Tim Fasilitasi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi, Pendanaan, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan kekhasannya telah memberikan kontribusi penting dalam mempersiapkan santri/peserta didik untuk menjalankan peranannya terhadap penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya guna melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan memiliki peran nyata dalam pembangunan pendidikan;
c.bahwa untuk memberikan pengakuan, afirmasi, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam menjalankan fungsinya, perlu mengatur pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra atau dengan sebutan lainnya adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
7.Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning (kutubu al mu’tabaroh) atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
10.Fasilitasi Pengembangan adalah memberikan fasilitas untuk pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil.
11.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
12.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
14.Sekolah Minggu adalah pendidikan keagamaan untuk umat/warga jemaat Katolik atau Kristen Protestan atau Buddha atau Konghucu yang dilaksanakan di rumah-rumah ibadah dan dilaksanakan secara rutin minimal seminggu sekali.
15.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berasaskan:

a.keadilan;
b.kepatutan;
c.keberdayaan;
d.kemaslahatan;
e.profesionalitas;
f.transparansi;
g.akuntabilitas;
h.tertib;
i.efisien; dan
j.efektif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

a.memperkuat Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
b.memperkuat Pendidikan Keagamaan dalam membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
c.menunjang pencapaian kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Pendidikan Keagamaan dan kehidupan keagamaan yang berwawasan kebangsaan; dan
d.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis dan fungsi Pesantren;
b.jenis dan fungsi Pendidikan Keagamaan;
c.bentuk dan mekanisme Fasilitasi Pengembangan;
d.tim Fasilitasi Pengembangan;
e.pengelolaan data dan informasi;
f.pendanaan;
g.kerjasama;
h.peran serta masyarakat; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN FUNGSI PESANTREN

Pasal 5

(1)Jenis Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
1. a.Kiai/Nyai sebagai pengasuh;
2. b.Santri yang mukim/menetap;
3. c.Pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Pasal 6

(1)Fungsi Pesantren meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing.
(3)Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, sebagai upaya untuk mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai kegamaan yang rendah hati, toleran, moderat, dan inklusif atas nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4)Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan melaksanakan aktifitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan guna memberikan manfaat bagi dirinya dan/atau lingkungannya.

BAB III

JENIS DAN FUNGSI PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 7

(1)Pendidikan Keagamaan terdiri atas:
1. a.Pendidikan Keagamaan Islam selain Pesantren, dalam bentuk:
  1. 1.Madrasah Diniyah Takmiliyah;
  2. 2.Pendidikan Al-Qur’an; atau
  3. 3.bentuk lain yang sejenis.
2. b.Pendidikan Keagamaan Kristen, dalam bentuk:
  1. 1.Sekolah Minggu; atau
  2. 2.bentuk lain yang sejenis.
3. c.Pendidikan Keagamaan Katolik, dalam bentuk:
  1. 1.Sekolah Minggu; atau
  2. 2.bentuk lain yang sejenis.
4. d.Pendidikan Keagamaan Hindu, dalam bentuk:
  1. 1.Pasraman;
  2. 2.Pesantian; atau
  3. 3.bentuk lain yang sejenis.
5. e.Pendidikan Keagamaan Buddha, dalam bentuk:
  1. 1.Sekolah Minggu Buddha;
  2. 2.Pabbajja Samanera; atau
  3. 3.bentuk lain yang sejenis.
6. f.Pendidikan Keagamaan Khonghucu, dalam bentuk:
  1. 1.Sekolah Minggu;
  2. 2.diskusi Pendalaman Kitab Suci;
  3. 3.pendidikan Guru dan Rohaniawan Agama Konghucu; atau
  4. 4.bentuk lain yang sejenis.
(2)Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 8

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

BAB IV

BENTUK DAN MEKANISME FASILITASI PENGEMBANGAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan guna menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan, skala prioritas, kemampuan keuangan Daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Fasilitasi Pengembangan terhadap pelaksanaan fungsi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisa kebutuhan dan penilaian kelayakan Fasilitasi Pengembangan.

Pasal 10

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat berupa:

a.sarana prasarana;
b.tempat ibadah;
c.asrama, ruang belajar Santri/Peserta Didik;
d.transfer teknologi;
e.peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
f.mediasi penugasan ustadz/guru sekolah minggu/tenaga pendidik;
g.akses layanan kesehatan;
h.peningkatan manajemen dan tata kelola kelembagaan;
i.dukungan pengadaan Kitab Kuning dan/atau buku-buku pengetahuan keagamaan;
j.keuangan;
k.kerjasama program;
l.pendidikan/pelatihan;
m.pemberdayaan ekonomi; dan/atau
n.pembinaan dan pendampingan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…