DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan SPBE, Pelaksanaan SPBE, Keabsahan Dokumen Elektronik, Sistem Pengamanan Informasi, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor SALINAN 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7.Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
8.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9.Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10.Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
11.Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
12.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13.Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15.Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
16.Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
17.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
18.Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
19.Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
20.Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
21.Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
22.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
23.Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
24.Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software/ aplikasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
25.Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
26.Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
27.Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
28.Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
29.Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan 255.255.255.255 (IP versi 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP versi 6) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
30.Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
31.Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
32.Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
33.Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
34.Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:

a.menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
b.menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
c.menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan SPBE;
b.pelaksanaan SPBE;
c.keabsahan Dokumen Elektronik;
d.Sistem Pengamanan Informasi; dan
e.Pelayanan Publik berbasis SPBE.

BAB IV

PERENCANAAN SPBE

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
(3)Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(4)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN SPBE

Pasal 6

Penyelenggaraan SPBE meliputi:

a.kebijakan;
b.layanan;
c.kelembagaan dan sumber daya manusia;
d.sistem informasi manajemen; dan
e.infrastruktur.

Pasal 7

(1)Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
(2)Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Layanan SPBE terdiri atas:
1. a.layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
2. b.layanan publik berbasis elektronik.
(2)Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah.
(3)Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
(4)Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(3)Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 10

(1)Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SPBE.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…