DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan dan Sasaran, Strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting, Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa stunting perlu ditangani secara komprehensif dan kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna terwujudnya generasi yang sehat dan kompetitif;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- SALINAN Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6.Pencegahan dan Penanganan Stunting adalah segala upaya, usaha, dan/atau atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menghalangi, mengatasi, dan meniadakan dan/atau faktor- faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya kasus Stunting.
7.Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
8.Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Stunting bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah Stunting;
b.meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan
c.memperkuat kolaborasi antaraktor dan antarsektor dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.cakupan dan sasaran;
b.strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting;
c.penyelenggaraan;
d.pemantauan dan evaluasi;
e.pembiayaan; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

CAKUPAN DAN SASARAN

Pasal 5

(1)Cakupan Pencegahan dan Penanganan Stunting terdiri atas:
1. a.Intervensi Spesifik; dan
2. b.Intervensi Sensitif.
(2)Sasaran untuk cakupan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.remaja;
2. b.calon pengantin;
3. c.ibu hamil;
4. d.ibu menyusui; dan
5. e.anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
(3)Sasaran untuk cakupan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b adalah masyarakat umum.

BAB V

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

Pasal 6

(1)Strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting bertujuan untuk:
1. a.menurunkan prevalensi Stunting;
2. b.meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. c.menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. d.memperbaiki pola asuh;
5. e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. f.meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
(2)Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpijak pada 5 (lima) pilar meliputi:
1. a.peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat Daerah dan Desa;
2. b.peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Daerah dan Desa;
4. d.peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. e.penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 7

(1)Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.peningkatan komitmen Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan
2. b.peningkatan kapasitas Pemerintah Desa.
(2)Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
1. a.kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan;
2. b.penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan
3. c.penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting.
(3)Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di tingkat Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
1. a.pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi; dan
2. b.pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
(4)Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
1. a.pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana; dan
2. b.peningkatan kualitas fortifikasi pangan.
(5)Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
1. a.penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Pencegahan dan Penanganan Stunting;
2. b.pengembangan sistem data dan informasi terpadu;
3. c.penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan
4. d.pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dituangkan dalam rencana aksi Daerah.
(2)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
1. a.penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
2. b.sosialisasi dan penyuluhan;
3. c.pendampingan keluarga berisiko Stunting;
4. d.pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur;
5. e.surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
6. f.audit kasus Stunting.
(3)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting.
(2)Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Stunting, Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. b.peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. c.peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
4. d.peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(3)Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting.
(4)Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)memiliki fungsi untuk:
1. a.mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi guna penentuan intervensi dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting;
2. b.merencanakan sasaran dan prioritas program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting;
3. c.melaksanakan pemetaan peran dan koordinasi lintas sektor dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting;
4. d.melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting secara berkelanjutan;
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi program Pencegahan dan Penanganan Stunting;
6. f.memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan
7. g.memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan organisasi yang berkontribusi signifikan dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan susunan keanggotaaan Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Desa mendukung Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting.
(2)Peran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengoordinasikan dan melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Stunting di tingkat Desa;
2. b.mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan Desa dalam mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Stunting.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…