DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Prinsip Dasar; Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Calon TKI/TKI; Pelaksana Penempatan TKI; Kewajiban dan Larangan PPTKIS; Perlindungan TKI; Penyelesaian Perselisihan; Pembinaan; Pengawasan; Sanksi Administratif Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kebumen perlu dilaksanakan secara optimal dimulai pra penempatan, selama masa penempatan sampai purna penempatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
13.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
14.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 3
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya yang menangani urusan ketenagakerjaan.
5.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas.
6.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
7.TKI Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dari luar negeri dan sudah menyelesaikan kontrak kerja sesuai dengan perjanjian kerja.
8.Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
9.Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan. 4
10.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
11.Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
12.Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
13.Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
15.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
16.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
17.Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang Perwakilan PPTKIS yang ada di provinsi atau di Daerah yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS Pusat.
18.Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara tujuan.
19.Rekrut Calon TKI adalah proses pencarian atau pengumpulan calon TKI didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang- kurangnya tentang tata cara perekrutan, dokumen yang diperlukan, hak dan kewajiban calon TKI/TKI, situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan, dan tata cara perlindungan bagi TKI.
20.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI bertujuan:

a.memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 5
b.menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia; dan
c.meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan penempatan TKI:

a.penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara yang mempunyai peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing;
b.penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah
c.penempatan TKI ke luar negeri harus memperhatikan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan di dalam negeri;
d.dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma kesusilaan dan peraturan perundang- undangan; dan
e.negara tujuan penempatan tidak dalam keadaan perang, terkena bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a.melaksanakan sosialisasi dan desiminasi informasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
b.melaksanakan pendataan Calon TKI/TKI;
c.pendaftaran dan seleksi Calon TKI tingkat awal;
d.meningkatkan kompetensi Calon TKI/TKI;
e.melakukan pengawasan rekrutmen Calon TKI/TKI;
f.melakukan pembinaan dan pengendalian PPTKIS di Daerah;
g.membentuk Satuan Tugas Perlindungan TKI;
h.melakukan fasilitasi dan advokasi kepada Calon TKI dan TKI di luar negeri; dan
i.melaksanakan pemberdayaan TKI Purna.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:

a.pengawasan pelaksanaan penempatan Calon TKI dengan koordinasi instansi terkait;
b.penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI di luar negeri; dan
c.pembinaan, pengawasan, dan perlindungan Calon TKI/TKI dan TKI Purna.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN CALON TKI/TKI

Pasal 7

Calon TKI/TKI mempunyai hak:

a.bekerja di luar negeri; 6
b.memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c.memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d.memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
e.memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
f.memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
g.memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
h.memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; dan
i.memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 8

Calon TKI/TKI mempunyai kewajiban:

a.melengkapi dokumen jati diri meliputi:
1. 1.kartu tanda penduduk;
2. 2.akte kelahiran;
3. 3.kartu keluarga;
4. 4.surat izin dari keluarga diketahui kepala desa;
5. 5.surat keterangan untuk bekerja di luar negeri dari desa;
6. 6.surat keterangan catatan kepolisian; dan
7. 7.surat keterangan sehat.
b.mendaftarkan diri ke Dinas;
c.menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
d.menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
e.membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
f.memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB V

PELAKSANA PENEMPATAN TKI

Pasal 9

Pelaksana penempatan TKI terdiri dari:

a.pemerintah; dan
b.PPTKIS. 7

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PPTKIS

Pasal 10

(1)PPTKIS mempunyai kewajiban untuk:
1. a.memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari Menteri yang membidangi ketenagakerjaan;
2. b.memiliki Surat Pengantar Rekrut Calon TKI dari Dinas Provinsi dengan lampirannya yaitu Surat Izin Pengerahan, perjanjian kerjasama penempatan dan draft perjanjian kerja;
3. c.memiliki Balai Latihan Kerja Luar Negeri khusus PPTKIS yang merekrut TKI Informal;
4. d.mengikutsertakan Calon TKI/TKI dalam program kepesertaan asuransi perlindungan TKI;
5. e.melaporkan Petugas Lapangan dan/atau Petugas Rekrut Calon TKI dilengkapi Surat Tugas dari Direktur/Kepala Cabang dan Kartu Tanda Penduduk;
6. f.melaporkan hasil perekrutan kepada Dinas;
7. g.melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Dinas;
8. h.melaporkan hasil pemantauan TKI kepada Dinas; dan
9. i.melaporkan apabila terjadi kasus TKI di luar negeri, mengupayakan penyelesaian kasus yang terjadi dan mengurus pemulangannya.
(2)PPTKIS yang akan mendirikan Kantor Cabang di Daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
(3)Kantor Cabang PPTKIS di Daerah yang akan mendirikan dan melakukan penampungan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
(4)PPTKIS dan atau/Kantor Cabang PPTKIS wajib melaporkan realisasi penempatan TKI ke Dinas setiap bulan.
(5)PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama penempatan dan dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Dinas.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…