DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Kerja Sama Desa, Bentuk Kerja Sama Desa, Ruang Lingkup dan Bidang Kerja Sama, Tata Cara dan Pelaksanaan Kerja Sama Desa, Pelaksanaan Kerja Sama Desa, Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban, Perubahan, Penundaan, Pembatalan dan Berakhirnya Kerja Sama Desa, Penyelesaian Perselisihan, Keadaan Luar Biasa, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan kerja sama Desa, perlu mengatur pelaksanaannya dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
12.Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar Desa yang dikuti oleh Badan Kerja sama Desa dan delegasi Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17.Perjanjian Bersama Desa dengan Pihak Ketiga adalah naskah dinas yang berisi suatu kesepakatan yang mengikat antara Desa dengan pihak tertentu untuk melakukan perbuatan hukum yang telah disepakati dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
21.Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
22.Kerja sama Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Desa dengan Desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta untuk mengembangkan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa agar mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi.
23.Kerja sama antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diputuskan dalam musyawarah antar Desa serta dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
24.Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dengan Pihak Ketiga untuk bersama- sama melakukan kegiatan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa serta dituangkan dalam Perjanjian Bersama.
25.Badan Kerja sama Desa yang selanjutnya disebut BKD adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan musyawarah Desa untuk melaksanakan kerja sama Desa.
26.Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing Desa yang keberadaannya diputuskan dalam musyawarah antar Desa untuk melaksanakan kerja sama antar Desa.
27.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28.Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD.
29.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

TUJUAN KERJA SAMA DESA

Pasal 2

Tujuan Kerja sama Desa antara lain adalah:

a.meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.meningkatan pendapatan asli Desa;
c.meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa;
d.meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa;
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
f.meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban Desa.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA DESA

Pasal 3

(1)Kerja sama Desa dapat dilakukan antara:
1. a.Desa dengan Desa lain pada 1 (satu) kecamatan;
2. b.Desa dengan Desa lain pada lain kecamatan dalam 1 (satu) Daerah;
3. c.Desa dengan Desa lain pada lain kecamatan lain Daerah; dan
4. d.Desa dengan Pihak Ketiga.
(2)Pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(3)Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Desa lain pada lain kecamatan lain Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama.
(4)Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Perjanjian Bersama.
(5)Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.ruang lingkup kerja sama;
2. b.bidang kerja sama;
3. c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pendanaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJA SAMA

Pasal 4

Ruang lingkup dan bidang kerja sama antar Desa meliputi:

a.Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
1. 1.pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya;
2. 2.pembentukan dan pengembangan BUM Desa bersama;
3. 3.peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar Desa;
4. 4.pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
5. 5.pencegahan dan penyelesaian konflik antar Desa;
6. 6.pengembangan sistem perlindungan buruh migran; dan
7. 7.kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
b.Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
1. 1.peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Desa;
2. 2.peningkatan mutu layanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar Desa;
3. 3.pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan;
4. 4.pengembangan pasar antar Desa;
5. 5.pengembangan sarana prasarana ekonomi antar Desa;
6. 6.pengembangan komoditas unggulan Desa;
7. 7.pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
8. 8.pelestarian lingkungan hidup dan hutan; dan
9. 9.kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
c.Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain:
1. 1.pengembangan seni dan budaya;
2. 2.pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
3. 3.kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
d.Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain:
1. 1.pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. 2.pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
3. 3.penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
4. 4.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
5. 5.kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 5

Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga meliputi:

a.Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
1. 1.meningkatkan kapasitas Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. 2.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; dan
3. 3.kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
b.Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
1. 1.meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Desa;
2. 2.meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
3. 3.mengadakan sarana prasarana Desa; dan
4. 4.kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
c.Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain:
1. 1.meningkatkan partisipasi masyarakat;
2. 2.melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan Desa;
3. 3.pengembangan seni dan budaya;
4. 4.pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
5. 5.kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
d.Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain:
1. 1.penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. 2.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. 3.pengembangan seni dan budaya; dan
4. 4.kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

BAB V

TATA CARA DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA

Pasal 6

(1)Sebelum melaksanakan kerja sama, Desa mengatur kerja sama Desa dengan Peraturan Desa serta menunjuk anggota BKD sebagai pelaksana kerja sama Desa dalam Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Rancangan Kerja sama Antar Desa dibahas dalam Musyawarah Desa.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas:
1. a.ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa;
2. b.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa;
3. c.delegasi Desa dan BKAD;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pembiayaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
8. h.penyelesaian perselisihan; dan
9. i.lain-lain yang diperlukan.
(4)Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan materi pembahasan dalam Musyawarah Antar Desa yang akan mengadakan kerja sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(5)Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membahas hal yang berkaitan dengan:
1. a.pembentukan lembaga antar Desa;
2. b.pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;
3. c.perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
4. d.pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar Desa, dan Kawasan Perdesaan;
5. e.masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
6. f.kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.

Pasal 7

(1)Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
(2)Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapat masukan.
(3)Masukan masyarakat dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Peserta Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) adalah BKD dan Delegasi Desa yang terdiri dari:
1. a.Kepala Desa;
2. b.Perangkat Desa;
3. c.anggota BPD;
4. d.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. e.lembaga Desa lainnya; dan
6. f.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(2)Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka tentang perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Antar Desa di dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(4)Masyarakat berhak menyalurkan aspirasi kepada Delegasi Desa dalam rangka menjamin kerja sama antar Desa sejalan dengan Keputusan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 9

(1)Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
(2)Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
(3)Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
(4)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
(5)Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditetapkan disebarluaskan kepada masyarakat Desa di Desa masing-masing.

Pasal 10

(1)Kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
(3)Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan Instansi Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan maupun perseorangan yang memiliki badan hukum sesuai dengan objek yang dikerja samakan.
(4)Pelaksanaan Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perjanjian Bersama.
(5)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan kerja sama secara tertulis antara Desa dengan Pihak Ketiga.
(6)Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang bersifat sosial, tidak berisiko terhadap aset Desa dan tidak menambah aset Desa dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
(7)Hasil kesepakatan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan berita acara untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja sama secara tertulis antara Desa dengan Pihak Ketiga.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…