DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang meliputi: Jenis Tempat Pemakaman; Pengelolaan Tempat Pemakaman; Penyediaan Tempat Pemakaman; Penataan dan Penggunaan Tanah Makam; Pemakaman Jenazah; Pemindahan Penggalian Jenazah; Perizinan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman harus dilaksanakan secara sinergi, profesional, dengan memperhatikan aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban serta memperhatikan penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Kebumen, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemakaman.
6.Tempat Pemakaman adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazah / Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan.
7.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
8.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan/Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
9.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
10.Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi/keluarga.

BAB II

JENIS TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

Jenis Tempat Pemakaman terdiri dari :

a.TPU;
b.TPBU;
c.TPK; dan
d.Tempat Pemakaman Keluarga.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

(1)TPU dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
(2)TPBU dikelola oleh yayasan, badan sosial atau badan keagamaan.
(3)TPK dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(4)Tempat Pemakaman Keluarga dikelola oleh orang pribadi/keluarga.
(5)TPU dan TPK yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Setiap perusahaan yang akan membangun perumahan wajib menyediakan lahan tempat pemakaman untuk penghuni/warga perumahan tersebut.
(3)Penyediaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman harus sesuai dengan tata ruang Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
2. b.menghindari penggunaan tanah produktif;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan;dan
6. f.tersedianya jalan menuju tempat pemakaman.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V

PENATAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Pasal 6

(1)Ukuran perpetakan tanah makam tidak boleh lebih dari 2 x 1,5 m² (dua kali satu koma lima meter persegi) dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima meter) dari permukaan tanah.
(2)Tanah makam berbentuk persegi panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 25 cm (dua puluh lima centimeter) dari permukaan tanah dan ditanami rumput.
(3)Jarak antara petak makam tidak boleh lebih dari 50 cm (lima puluh centimeter).
(4)Kedalaman tanah makam tumpang paling sedikit 2 m (dua meter) dari permukaan tanah untuk pemakaman jenazah pertama.
(5)Bupati melalui Dinas dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan zonasi dan arah tanah makam.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi dan arah tanah makam diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bupati menetapkan lokasi untuk TPU, TPBU dan TPK dengan memperhatikan tata ruang Daerah.
(2)Bupati menetapkan penutupan dan perubahan peruntukan TPU dan TPK.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan perubahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
(2)Tiap petak tanah makam di Tempat Pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
(3)Pemakaman tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
(4)Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 10

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…