DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah; 3. Ketentuan Pasal 4 diubah; 4. Ketentuan Pasal 5 diubah; 5. Ketentuan Pasal 9 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kebumen.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9.Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
12.Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
15.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan fungsi pendukung serta penunjang Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja besar.
16.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan fungsi pendukung serta penunjang Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja sedang kecuali Kecamatan dengan kategori beban kerja kecil.
17.Tipe C adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan fungsi pendukung serta penunjang Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja kecil.
18.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan.
19.Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
20.Unit Organisasi Bersifat Fungsional adalah unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas;
5. e.Badan; dan
6. f.Kecamatan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A; dan
d.Dinas dengan tipe sebagai berikut: 1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang perhubungan; 5) Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran; 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7) Dinas Tenaga Kerja tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang transmigrasi; 8) Dinas Pertanian dan Pangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; 9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah; 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 12) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 14) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan, dan bidang kehutanan; 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
e.Badan dengan tipe sebagai berikut: 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: 1) Kecamatan Ayah tipe A; 2) Kecamatan Buayan tipe A; 3) Kecamatan Puring tipe A; 4) Kecamatan Petanahan tipe A; 5) Kecamatan Klirong tipe A; 6) Kecamatan Buluspesantren tipe A; 7) Kecamatan Ambal tipe A; 8) Kecamatan Mirit tipe A; 9) Kecamatan Bonorowo tipe A; 10) Kecamatan Prembun tipe A; 11) Kecamatan Padureso tipe A; 12) Kecamatan Kutowinangun tipe A; 13) Kecamatan Alian tipe A; 14) Kecamatan Poncowarno tipe A; 15) Kecamatan Kebumen tipe A; 16) Kecamatan Pejagoan tipe A; 17) Kecamatan Sruweng tipe A; 18) Kecamatan Adimulyo tipe A; 19) Kecamatan Kuwarasan tipe A; 20) Kecamatan Rowokele tipe A; 21) Kecamatan Sempor tipe A; 22) Kecamatan Gombong tipe A; 23) Kecamatan Karanganyar tipe A; 24) Kecamatan Karanggayam tipe A; 25) Kecamatan Sadang tipe A; dan 26) Kecamatan Karangsambung tipe A.
1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 13 Juli 2021 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO Diundangkan di Kebumen pada tanggal 13 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd AHMAD UJANG SUGIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH ( 5 – 95 /2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN, ttd IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev Pembina NIP. 19800417 200604 2 015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Implikasi dari ketentuan tersebut, perlu adanya penggabungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam perubahannya salah satunya mengatur tentang Inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah. Rumah sakit Daerah merupakan organisasi bersifat khusus. Sebagai unit organisasi bersifat khusus tersebut, rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Selain itu, terdapat penyelarasan nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, nomenklatur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 183

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…