DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Tempat Kedudukan Bab III Maksud dan Tujuan Bab IV Kegiatan Usaha Bab V Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar Perusahaan Bab VI Modal Bab VII Kebijakan Perusahaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Bab VIII Organ Perusahaan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) Bab IX RUPS Bab X Komisaris Bab XI Direksi Bab XII Pegawai Bab XIII Perencanaan, Operasional dan Pelaporan Bab XIV Penggunaan Laba Bab XV Anak Perusahaan Bab XVI Penugasan Pemerintah Bab XVII Evaluasi Bab XVIII Kepailitan Bab XIX Pembinaan dan Pengawasan Bab XX Ketentuan Lain-Lain Bab XXI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap setiap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global, baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati adalah Bupati Kebumen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. ~ 3 ~
9.Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12.Komisaris adalah organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
13.Direksi adalah organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) serta mewakili PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14.Pegawai adalah pekerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
16.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham.
17.Laba Bersih adalah laba PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
18.Modal Dasar adalah nilai Saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
19.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
20.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan sesorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda). ~ 4 ~

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Perseroan Daerah ini bernama Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya atau disebut dengan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
(2)PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kebumen.
(3)PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan dalam wilayah Daerah dan daerah lain yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Pendirian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Pendirian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
4. d.mendorong pengembangan perekonomian Daerah berbasis pada potensi lokal.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) meliputi:
1. a.perdagangan umum;
2. b.pergudangan;
3. c.industri pengolahan;
4. d.pariwisata; dan
5. e.usaha lain sesuai dengan potensi Daerah. ~ 5 ~
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kajian prioritas kelayakan usaha dan setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 5

(1)PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
6. f.jumlah Saham;
7. g.klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
8. h.nilai nominal setiap Saham;
9. i.Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi;
10. j.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
11. k.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
12. l.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
13. m.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
14. n.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
15. o.ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 6

(1)Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), terdiri atas:
1. a.Modal Dasar; dan
2. b.Modal Disetor.
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
(4)Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan pertama kali pada tahun 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). ~ 6 ~
(5)Kepemilikan Modal Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
2. b.paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham dapat dimiliki oleh BUMD lainnya dan/atau lembaga ekonomi yang berbadan hukum.
(6)Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diatur dalam Anggaran Dasar.
(7)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(8)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(9)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
(11)Modal PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
(12)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(13)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(14)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio Saham. ~ 7 ~

BAB VII

KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA (PERSERODA)

Pasal 7

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai pemegang saham pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
(3)Bupati selaku pemegang saham pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(4)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
(5)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.perubahan Anggaran Dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; penghasilan Komisaris dan Direksi;
7. g.penghasilan komisaris dan direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan Laporan Tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(6)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(7)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda); ~ 8 ~
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGAN PERUSAHAAN PT ANEKA USAHA KEBUMEN JAYA (PERSERODA)

Pasal 8

(1)Pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dilakukan oleh organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).
(2)Organ PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

(1)Setiap orang dalam pengurusan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

RUPS

Pasal 10

(1)RUPS terdiri atas:
1. a.RUPS tahunan; dan
2. b.RUPS luar biasa.
(2)Tata cara penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda).

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017