DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengoptimalkan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta efisiensi kinerja di bidang pengawasan perlu adanya peningkatan kapasitas dan rasionalisasi kelembagaan sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu diadakan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 62); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah: 4

a.Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41);
b.Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 43);
c.Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 62); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kebumen.
5.Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Bupati yang dapat berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
7.Dihapus.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
9.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2.Diantara angka 4 dan angka 5 huruf a Pasal 2 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 4a dan huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

a.Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah;
3. 3.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. 4.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 4a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; 5
5. 5.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. 6.Inspektorat;
7. 7.Rumah Sakit Umum Daerah;
8. 8.Kantor Lingkungan Hidup;
9. 9.Kantor Ketahanan Pangan;
10. 10.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
b.Satuan Polisi Pamong Praja; dan
c.Dihapus.
1. 3.Pasal 3 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan;
2. b.Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat;
3. c.Unsur Pelaksana, yaitu Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Inspektur;
2. b.Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat;
3. c.Unsur Pelaksana, yaitu Inspektur Pembantu; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Direktur;
2. b.Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian;
3. c.Unsur Pelaksana, yaitu Seksi; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, Kepala Kantor;
2. b.Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Unsur Pelaksana, yaitu Seksi; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
1. a.Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Satuan;
2. b.Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Unsur Pelaksana, yaitu Seksi; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Dihapus.

4.Pasal 8 Dihapus.

Pasal 8

Dihapus. 6

5.Pasal 9 dihapus.

Pasal 9

Dihapus.

6.Diantara Paragraf 5 dan Paragraf 6 BAB IV disisipkan 1 (satu) paragraf baru yaitu Paragraf 5a yang terdiri dari 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 14a, Pasal 14b dan Pasal 14c sehingga Paragraf 5a berbunyi sebagai berikut:

(1)Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Keuangan; dan
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Bidang Penanaman Modal, membawahi:
  1. 1.Subbidang Pengembangan dan Promosi; dan
  2. 2.Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
4. d.Bidang Perizinan Industri, Perdagangan dan Jasa Usaha.
5. e.Bidang Perizinan Tertentu.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 14b
(1)Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
(2)Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 14c
(1)Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
(2)Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu;
2. b.penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal; 7
3. c.penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal;
5. e.pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
6. f.pelaporan, pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu.
  1. 7.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Subbagian Perencanaan;
  2. 2.Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. 3.Subbagian Administrasi dan Umum.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
  1. 1.Dihapus.
  2. 2.Dihapus.
  3. 3.Dihapus.
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
  1. 1.Dihapus.
  2. 2.Dihapus.
  3. 3.Dihapus
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
  1. 1.Dihapus.
  2. 2.Dihapus.
  3. 3.Dihapus.
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  1. 1.Dihapus.
  2. 2.Dihapus.
  3. 3.Dihapus.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Pasal 21 dihapus.

Pasal 21

Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
(2)Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa. 8
(3)Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, serta Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
(4)Kepala Subbagian pada Badan/Inspektorat/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C/Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Subbidang pada Badan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
(5)Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 13 Oktober 2014 BUPATI KEBUMEN, ttd. BUYAR WINARSO Diundangkan di Kebumen pada tanggal 20 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. ADI PANDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (210/2014) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H. Pembina NIP. 19720723 199803 1 006 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010, Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka Kepala Seksi dibawah Inspektur Pembantu Wilayah beralih tugas pokok dan fungsi menjadi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, menyatakan bahwa dalam rangka membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, serta untuk mendapatkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum maka urusan penanaman modal, dunia usaha, investasi dan pelayanan perizinan perlu ditangani secara optimal sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaannya dengan mengubah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu perlu diubah. 10 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 111 11 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN BUPATI KEBUMEN, ttd. BUYAR WINARSO INSPEKTUR SEKRETARIAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV 12 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN BUPATI KEBUMEN, ttd.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…