DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup; Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; Pengembangan Koleksi; Pelayanan Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi Informasi; Naskah Kuno; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Kerjasama; Peran Serta Masyarakat; Organisasi Profesi; Penghargaan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Keadaan Darurat; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan kawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pustakawan dan pengelola perpustakaan, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;

c.bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Kebumen secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. 6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
7.Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
8.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
9.Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.
10.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
11.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
12.Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
13.Perpustakaan pribadi adalah perpustakaan yang dikelola oleh perseorang atau anggota masyarakat.
14.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
17.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
18.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
19.Pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha yang dilakukan untuk membangun minat, kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat membaca (Reading Society), menuju masyarakat belajar (Learning Society) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (National Education).
20.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka.
21.Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tigaratus) judul bahan pustaka.
22.Literasi Informasi adalah sebagai kemampuan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, mengerti bagaimana perpustakaan diorganisasi, familiar dengan sumber daya yang tersedia (termasuk format informasi dan alat penelusuran yang terautomasi), serta pengetahuan dari teknik yang biasa digunakan dalam pencarian informasi. Hal ini termasuk kemampuan yang diperlukan untuk mengevaluasi informasi dan menggunakannya secara efektif, seperti pemahaman infrastruktur teknologi pada transfer informasi kepada orang lain, termasuk konteks sosial, politik, dan budaya serta dampaknya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan perpustakaan adalah:

a.menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
b.menjamin terselenggaranya perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat Kebumen.
c.menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat dan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 4

Asas-asas Penyelenggaraan Perpustakaan adalah:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keterbukaan;
e.keterukuran;
f.keterpaduan;
g.kesinambungan;
h.kemitraan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan di Daerah;
2. b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
3. c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan berkegiatan masyarakat;
4. d.menjamin penyelenggaraan perpustakaan sesuai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
5. e.menggalakkan promosi perpustakaan dengan kegiatan literasi informasi yang inovatif;
6. f.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berbasis inklusi sosial;
7. g.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
8. h.menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
9. i.menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan; dan
10. j.melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
11. k.menyelenggarakan gerakan literasi yang berkelanjutan di Daerah.
12. l.menjamin terselenggaranya organisasi pendukung literasi di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
3. c.mengalih mediakan naskah kuno dan muatan lokal yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. d.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
5. e.membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;
6. f.membuat gerakan literasi yang berkelanjutan;
7. g.menetapkan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi organisasi pendukung literasi di Daerah.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

(1)Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
(2)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
1. a.perpustakaan Daerah;
2. b.perpustakaan kecamatan;
3. c.perpustakaan desa/kelurahan;
4. d.perpustakaan masyarakat;
5. e.perpustakaan keluarga;
6. f.perpustakaan pribadi;
(2)Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 10

(1)Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. berkedudukan di ibukota Kabupaten atau tempat lain di wilayah Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengelola fungsi penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai pusat pembinaan, pusat rujukan, pusat pelestarian, pusat sumber belajar, pusat berkegiatan masyarakat serta komunitas.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…