DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Hukum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri dan Anggaran Dasar Perusahaan; Modal; Kebijakan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen; Organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen; RUPS; Komisaris; Direksi; Pegawai; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Penugasan Pemerintah; Evaluasi; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
12.Direksi adalah organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Pegawai adalah pekerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
15.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
16.Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
17.Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
18.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen Kabupaten Kebumen diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Perseroda).

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Kebumen ini bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen atau disingkat dengan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2)PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kebumen.
(3)PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan/atau Unit Pelayanan dalam wilayah Kabupaten Kebumen dan daerah lain yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dengan didirikannya PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan didirikannya PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum dibidang perbankan sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan dan menyalurkan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
c.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya;
d.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
f.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
g.membantu pemeritah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Anggaran Dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
6. f.jumlah saham;
7. g.klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
8. h.nilai nominal setiap saham;
9. i.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
10. j.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
11. k.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
12. l.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13. m.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
14. n.ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

(1)Modal PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), terdiri atas:
1. a.Modal dasar; dan
2. b.Modal disetor.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(3)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
(4)Kepemilikan Modal Dasar PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
2. b.BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen).
(5)Ketentuan Kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diatur dalam Anggaran Dasar.
(6)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal Daerah;
2. b.Hibah; dan
3. c.Sumber modal lainnya.
(7)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KEBIJAKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN

Pasal 9

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai pemegang saham pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(3)Bupati selaku pemegang saham pada PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(4)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
(5)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
7. g.penghasilan Komisaris dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Bank Kebumen (Perseroda); dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(6)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(7)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KEBUMEN

Pasal 10

(1)Pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dilakukan oleh organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda).
(2)Organ PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…