DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang meliputi: Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Sistematika RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021; BUPATIKEBUMEN, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH KABUPATENKEBUMENTAHUN2021-2026 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKEBUMEN NOMOR7 TAHUN2021 BUPATJKEBUMEN PROVINSIJAWA TENGAH SALINAN B - Mengingat Menimbang 2

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 12.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 14.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan ~ - 3 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN Dengan Persetujuan Bersa.ma Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Oaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182). B - 4 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kebumen.
5.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6.Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingka.t RPJMN adalah dokumen perencanaa.n pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) t.a.hun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut RPJPD Ka.bupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Rencana Stategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
14.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutn.ya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasa.l 1 BAB! KETENTUANUMUM 5

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari:
1. a.Visi, Misi dan Program Bupati terpilih Tahun 2021; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen dan RPJMN serta memperhatikan:
1. a.RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 2

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksa.nakan untuk mewujudkan visi.
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21.Program adalah instrurnen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
22.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. ~ - 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; b, pelaksanaan RPJMD; dan
2. c.basil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa penilaian hasil pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja akhir pembangunan jangka menengah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Secara umum Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terus berkembang secara dinamis di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakat. Kabupaten Kebumen memiliki beragam potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai keunggulan daerah.

Pasal 6

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB! PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB Ill GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAE RAH KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PENUTUP

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang cermat agar dapat melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan menentukan isu strategis yang tepat. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah adalah upaya untuk memetakan permasalahan pembangunan berdasarkan data yang ada sehingga dapat diketahui masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Sementara itu, Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristiknya bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang di masa datang. Terdapat hubungan yang erat antara isu strategis dan identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menentukan rumusan isu strategis.

Pasal 5

a.penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

BAB ILL

SISTEMATIKA RPJMD RPJMD menjadi pedoman:

Pasal 4

II[!] r . 7 Pada saat Rencana Pemba.ngunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN. KETENTUAN PERALIHAN Dalarn hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

BABV PERUBAHANRPJMD

(6)Penilaian basil pelaksanaan RPJMD sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir.
(7)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PRO_VINSI JAWA TENGAH: (7-172/2021) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 7 AHMAD UJANG SUGIONO ttd SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, Diundangkan di Kebumen pada tanggal 26 Agustus 2021 ARIF SUGIYANTO ttd BUPATI KEBUMEN, Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 26 Agustus 2021 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP ii[!I r • 9 II. PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…