DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; BUPATI KEBUMEN, DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2022 BUPATI KEBUMEN PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN II . . Rp 222.085.309.565,98 Rp 5.100.000.000,00 Rp 216.985.309.565,98 Rp 2.832.035.015.733,00 Rp 2.779.840.698.100,00 Rp 52.194.317.633,00

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus/ (defisit)
c.Pembiayaan Daerah - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Laporan Realisasi Anggaran Tahun Angggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

Pasal 2

pada ayat (1) dilampiri Badan Usaha Milik

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas: dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dengan lkhtisar Laporan Keuangan Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); m I. [!I . 2 635.000.565,98Rp Rp 216.985.309.565,98b. Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp635.000.565,98 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran pembiayaan netto setelah Rp 216.350.309.000,00 perubahan 0,00Rp 5.100.000.000,00Rpb. Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 5.100.000.000,00 setelah peru bahan 635.000.565,98Rp Rp 222.085.309.565,98b. Realisasi Selisih lebih/ (kurang)
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp635.000.565.98 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran penerirnaan pembiayaan Rp 221.450.309.000,00 setelah perubahan
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp268.544.626.633,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 216.350.309.000,00)
b.Realisasi Rp 52.194.317 .633,00 Selisih lebih/ (kurang) Rp 268.544.626.633,00
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rpl 78.221.210.900,00) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran belanja setelah perubahan Rp2.958.061.909.000,00
b.Realisasi Rp2.779.840.698.100,00 Selisih lebih/(kurang) (Rp 178.221.210.900,00) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1. 1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejurnlah Rp90.323.415.733,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.741.71 l.600.000,00
b.Realisasi Rp2.832.035.015.733,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 90.323.415.733,00

Pasal 3

m I. [!I . 3 f.

e.Arus Kas dari aktifitas transitoris Saldo Kas per 31 Desember 2021 Rp 219.984.624.515,98 Rp 316.682.009.942,00 (Rp 267.487.692.309,00) Rp 35.000.000,00 {Rp 34.314.950,00) Rp 269.179.627.198,98
d.Arus Kas dari aktifitas pendanaan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a.Saldo Kas per 1 Januari tahun 2021
b.Arus Kas dari aktifitas operasi
c.Arus Kas dari aktifitas investasi

Pasal 7

(Rp 315.318.400,00) Rp 23.570.982.245,28 Operasional

e.Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa
f.Surplus/Defisit LO c. d. Rp 2.464.784.578.786,l 7 Rp 2.429.794.708.383,89 Rp 34.989.870.402,28 {Rp 11.103.569.757,00)Non Be ban Surplus/Defisit dari Operasi Surplus/Defisit dari Kegiatan b. Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat { 1) huruf d sebagai berikut:
a.Pendapatan - LO

Pasal 6

c. Rp 4.678.346.895.120,94 Rp 63.997.463.892,83 Rp 4.614.349.431.228,11 Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas b. Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 219.950.309.565,98
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp 219.950.309.565,98
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp 269.179.627.198,98
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 269.179.627.198,98

Pasal 4

m I. [!I . 4 Laporan Arus Kas; Neraca; Kegiatan, dan Sub Kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Program,Organisasi,Daerah,Pemerintahan Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.LampiranIV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI Lampiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2 Lampiran I.1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
a.Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

Rp4.614.349.431.228,11 Kesalahan Mendasar

d.Ekuitas Akhir c. Rp4.483.948.124.718,03 Rp 23.570.982.245,28 Rp 106.830.324.264,80 Surplus/ defisit - LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/- b. Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut:
a.Ekuitas Awal

Pasal 8

II . . 5 Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai perincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; m I. [!I . 6

t.Lampiran XX
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII J. Lampiran X
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX m I. [!I . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINS! JAWA TENGAH (7-154/2022) LEMBARANDAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 7 AHMAD UJANO SUGIONO ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, Diundangkan di Kebumen pada tanggal 12 Agustus 2022 ARIF SUGIYANTO ttd. BUPATI KEBUMEN, Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 12 Agustus 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ke bum en. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…