DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Program dan Sasaran, Pelaksanaan, Forum, Pelaporan, Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, badan usaha dan peran serta masyarakat;
c.bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang sejalan dengan prioritas pembangunan Daerah dan kebutuhan masyarakat, perlu adanya landasan hukum untuk mengatur pelaksanakannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
5.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Badan Usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilakukan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas;
j.keberlanjutan; dan
k.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah; dan
b.memberikan arahan kepada Badan Usaha di Daerah dalam pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang tepat sasaran dan tepat manfaat di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan komitmen Badan Usaha untuk berkontribusi pada program pembangunan Daerah secara melembaga dan berkelanjutan;
b.memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
c.meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan sosial masyarakat di dalam dan/atau sekitar Badan Usaha di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.program dan sasaran;
b.pelaksanaan;
c.forum;
d.pelaporan;
e.penghargaan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PROGRAM DAN SASARAN

Pasal 6

(1)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf a dapat diwujudkan dalam bentuk:
1. a.hibah;
2. b.beasiswa;
3. c.subsidi;
4. d.bantuan sosial;
5. e.pelayanan sosial;
6. f.pemberdayaan;
7. g.promosi; dan/atau
8. h.bentuk lainnya yang ditentukan Badan Usaha.
(2)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Badan Usaha kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 7

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit di bidang:

a.kesejahteraan sosial;
b.pendidikan;
c.kesehatan;
d.seni dan budaya;
e.keagamaan;
f.kewirausahaan;
g.infrastruktur; dan/atau
h.lingkungan.

Pasal 8

(1)Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak.
(2)Kriteria tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.miskin;
2. b.terlantar;
3. c.disabilitas;
4. d.terpencil:
5. e.tuna sosial dan berperilaku menyimpang;
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Setiap Badan Usaha selaku subjek hukum memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
1. a.badan usaha milik swasta;
2. b.badan usaha milik negara; dan/atau
3. c.badan usaha milik Daerah; yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah.

Pasal 10

Usaha Kecil, Menengah dan koperasi dapat turut aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan kesukarelaan dan kemampuan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…