DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kebumen

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 Agustus 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; BUPATI KEBUMEN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2021 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENKEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2021 BUPATI KEBUMEN PROVINS! JAWA TENGAH ~ ~----~"--SALINAN I 2 DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKEBUMEN dan BUPATIKEBUMEN Dengan Persetujuan Bersama ~ I ..

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); 3 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kebumen.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaatjangka pendek.
12.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi se belumnya.
14.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
15.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. Menetapkan MEMUTUSKAN: -[~ 4

3.Pembiayaan daerah

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 70.577.158.000,00 Rp2.958.06 l .909.000,00 (Rp 216.350.309.000,00)Defisit setelah perubahan Rp2.741.71 l.600.000,00
a.Semula Rp2.752.338.008.000,00
b.(Berkurang) Rp (10.626.408.000,00) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp2.818.415.166.000,00
b.Bertambah Rp 139.646.743.000,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.822.915.166.000,00 bertambah sebesar Rp140.246.743.000,00 sehingga menjadi Rp2.963.161.909.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Pendapatan daerah

Pasal 2

~ I ..

17.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19.Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
20.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
21.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
22.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
23.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar- Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5 setelah perubahan Rp 29.520.683.000,00

c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 1) Semula Rp 12.484.000.000,00 2) Bertambah Rp 4.068.859.000,00 101.551.500.000,00Rp

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp 95.534.500.000,00 2) Bertam bah .:.:R=p'--'--6:::....:·=0-=1-"-7..:....:.0=--=0=--=0:...:.·-=-0-=-0-=-0i...::, 0=-=-0 Jumlah pajak daerah setelah peru bah an
2. b.Retribusi daerah; 1) Semula Rp 30.211.764.000,00 2) (Berkurang) (.=R=p __ -=-69~1~·...::....08=-l~.-"-oo..c..._o-'-',-'-o.;;...,..o) Jumlah retribusi daerah Pasal 4 Rp 133.173.500.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp 135.140.500.000,00 2) (Berkurang) (Rp 1.967.000.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp2.209.563.280.000,00 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
4. a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp354.421.071.000,00 2) Bertambah Rp 44.553.749.000,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 398.974.820.000,00
5. b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp2.262.776.437.000,00 2) (Berkurang) (Rp 53.213.157.000,00) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Pasal 3

Rp 0,00 Rp 216.350.309.000,00 Rp 5.100.000.000,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 221.450.309.000,00

b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 4.500.000.000,00 2) Bertambah Rp 600.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah peru bahan Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp150.873.151.000,002) Bertambah ~ I .. 6 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a.Belanja operasi; 1) Semula Rp l.932.804.072.000,00 2) Bertambah Rp 116.936.838.000,00 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp2.049.740.910.000,00
b.Belanja modal; 1) Semula Rp 273.065.757.000,00 2) Bertambah Rp 18.123.135.000,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 291.188.892.000,00
c.Belanja tidak terduga; 1) Semula Rp 1.445.000.000,00 2) Bertambah Rp 4.771.770.000,00

Pasal 5

129.378.500.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp Rp 131.345.500.000,00 (Rp 1.967.000.000.00) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-b. Lain-lain pendapatan undangan 1) Semula 2) (Berkurang)

3.795.000.000,00Rp Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 157 .862.086.000,00

(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah 1) Semula Rp 3.795.000.000,00 2) Bertambah _R~p o~,_o_o
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp 156.705.127.000,00 2) Bertambah ~R-=p__ ..cc..l .c....c;. 1.....::;5.....::;6...;;..;. 9;_;5:;..:9;.....c. ..ca,.O..ca,.00..:;;...1,._.;:;0-=-0 Rp2.051.701.194.000,00
3. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp2.106.07 l.310.000,00 2) (Berkurang) (Rp 54.370.116.000,00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan 16.552.859.000,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan Rp
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula Rp 216.190.807.000,00 2) Bertambah Rp 35.158.971.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 251.349.778.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: ~ I .. 7
(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp l.187.836.875.000,00 2) Bertambah Rp 25.510.472.000,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp l.213.347.347.000,00
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp 630.206.760.000,00 2) Bertambah Rp 103.730.341.000,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 733.937.101.000,00
3. c.Belanja Subidi 1) Semula Rp 500.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan Rp 500.000.0000,00
4. d.Belanja hibah 1) Semula Rp 84.160.160.000,00 2) (Berkurang) (Rp 5.959.886.000,00) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 78.200.274.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp 30.100.277.000,00 2) (Berkurang) (Rp 6.344.089.000,00) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 23.756.188.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula Rp 3.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 1.911.216.000,00 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 4.911.216.000,00
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp 80.309.474.000,00 2) Bertambah Rp 41.893.590.000,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 122.203.064.000,00
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula Rp 53.670.579.000,00 2) (Berkurang) (Rp 5.208.840.000,00)

Pasal 6

6.216. 770.000,00Rp Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

d.Belanja transfer; 1) Semula Rp 611.100.337.000,00 2) (Berkurang) (Rp 185.000.000,00) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 610.915.337.000,00 ~ I .. 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp 70.577.158.000,00

Pasal 8

Rp 5.100.000.000,00 Rp221.450.309.000,00 Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp 70.577.158.000,00 2) Bertambah Rp 150.873.151.000,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp 4.500.000.000,00 2) Bertambah Rp 600.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Pasal 7

Rp 596.895.365.000,00 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 48.461.739.000,00

d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp 126.053.738.000,00 2) (Berkurang) (Rp 18.374.560.000,00) Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 107.679.178.000,00
e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp 10.031.966.000,00 2) (Berkurang) (Rp 2.098.271.000,00) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 7.933.695.000,00

(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp 1.445.000.000,00
2. b.Bertambah Rp 4.771.770.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 6.216. 770.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp 14.019.972.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 14.019.972.000,00
2. b.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp 597.080.365.000,00 2) (Berkurang) (Rp 185.000.000,00) Jumlah belanja ban tuan keuangan setelah perubahan -[~ 9 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Keburn en ini terdiri dari:

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya clan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial clan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian clan pertolongan; clan/ atau
3. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat clan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah clan/ atau masyarakat. Pasal 9 2.100.000.000,00 3.000.000.000,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 1.500.000.000,00
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah 1) Semula Rp 3.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Yangjatuh tempo setelah perubahan Rp
2. b.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp 1.500.000.000,00 2) Bertambah Rp 600.000.000,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Yangjatuh tempo setelah perubahan Rp 2) Bertambah Rp 149.373.151.000,00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 219.950.309.000,00
3. b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 1.500.000.000,00 ~ I .. 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

yang telahLaporan Keuangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah. ~ I .. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11.Lampiran XI
10.Lampiran X
9.Lampiran IX
8.Lampiran VIII
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
5.Lampiran V
4.Lampiran IV
3.Lampiran III
2.Lampiran II
1.Lampiran I 11 Pembina NIP. 1980041 7 200604 2 015 IRA PUSPIT Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB EN KEBUMEN NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINS! JAWA TENGAH: (8/2021) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 8 AHMAD UJANG SUGIONO ttd SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN Diundangkan di Kebumen pada tanggal 8 Oktober 2021 ARIF SUGIYANTO ttd BUPATI KEBUMEN, Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 8 Oktober 2021 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

-i~

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019