DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 20, penghapusan Pasal 24, Pasal 37, perubahan Pasal 38, perubahan Pasal 44.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen;
c.bahwa dalam rangka perkembangan dinamika sosial masyarakat dan teknologi penyiaran, serta kebutuhan hukum penyelenggaraan penyiaran, perlu dilakukan penyesuaian; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Pubik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7.Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalanakan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8.Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara bersifat independen, yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Indonseia Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berbentuk badan hukum dengan nama Dara Putih Televisi.
(2)Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebelumnya bersiaran dengan nama udara RATIH TV menjadi KEBUMEN TV.
(3)Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran Televisi.
(4)Untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen wajib memenuhi perizinan berusaha untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pengisian jabatan Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 24 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 37 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1)Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen adalah cakupan wilayah siaran regional dan/atau lokal sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran.
(2)Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen dapat berjaringan secara pragmatis dengan Televisi Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi daerah lain, dan televisi publik lainnya.

7.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai beikut :

Pasal 44

(1)Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen berasal dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Diundangkan di Kebumen pada tanggal 1 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 1 Agustus 2023 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (8-139/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI KABUPATEN KEBUMEN I. UMUM Bahwa dalam rangka untuk mendorong peningkatan pelayanan, penyediaan media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat melalui media televisi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen. Dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Televisi Kabupaten Kebumen dengan nama Dara Putih Televisi dan melaksanakan siaran dengan nama RATIH TV. Bahwa dalam rangka penerapan strategi dan penguatan peran LPP Lokal RATIH TV Kebumen yang saat ini sudah berusia 19 tahun sudah sepantasnya untuk melakukan rebranding demi penyempurnaan positioning yang lama. Rebranding LPP Lokal RATIH TV Kebumen bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat/pemirsa, memperluas target pasar, beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tampil beda dengan visi yang baru. Sedangkan salah satu strategi yang akan diterapkan adalah dengan perubahan sebutan nama udara dari RATIH TV menjadi KEBUMEN TV. Pemilihan nama KEBUMEN TV tidak terlepas dari sejarah Kebumen yang berasal dari kata Kabumian sebagai tempat tinggal Kyai Bumi atau Pangeran Mangkubumi dan mempromosikan identitas lokal ke kancah regional dan nasional. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran dapat melakukan perubahan nama, baik nama Badan Hukum dan nama udara, alamat kantor, susunan pengurus dan/atau saham yang harus dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan perubahan. Disamping itu, untuk menguatkan LPP Lokal KEBUMEN TV diperlukan perluasan cakupan wilayah siaran, migrasi penyiaran televisi teresterial dari teknologi analog ke teknologi digital, perluasan kerjasama dengan lembaga penyiaran publik lain, serta penerimaan pendapatan dikelola langsung secara transparan. Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, cakupan wilayah siaran regional dan/atau lokal dapat dilakukan oleh LPP Lokal. Selain itu berdasarkan Pasal 60A ayat (1) Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten Kebumen perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 20

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 24

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 37

Cukup jelas. Angka 6

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 20

Pasal 38

Pasal 44

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 37

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 20

Pasal 38

Pasal 44

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 37

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009