DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kebumen

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan angka 15 pada Pasal 1, penyisipan Pasal 8A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemenuhan modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 178) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10.Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma yang selanjutnya disebut PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang kefarmasian yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha air minum.
13.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) akan diberikan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a.untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
b.untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
c.untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 3 Oktober 2022 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO Diundangkan di Kebumen pada tanggal 3 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH : (9 -219/2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN ttd. IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev Pembina NIP 198004172006042015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KEBUMEN I. UMUM Badan Usaha Milik Daerah dibentuk dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Penyertaan Modal daerah bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen. Pendirian PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang baru, diharapkan ikut berperan memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap setiap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global, baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Berkaitan dengan pemenuhan modal dasar dan modal disetor PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), perlu melakukan penambahan penyertaan modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 8A

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 193

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…