DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab, Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi pertumbuhan Lanjut Usia yang terus bertambah menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup yang harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosialnya;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam memberikan kesejahteraan Lanjut Usia, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati adalah Bupati Kebumen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi para Lanjut Usia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi sesuai dengan Pancasila.
7.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8.Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10.Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang disebabkan faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
13.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah dan berdomisili di Daerah.
14.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar.
15.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Lanjut Usia Terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
19.Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perseorangan atau kelompok yang telah melakukan suatu keunggulan atau prestasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.tugas dan tanggung jawab;
c.penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
d.peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
e.penghargaan;
f.pendanaan; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap Lanjut Usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan Kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.Perlindungan Sosial; dan
8. h.Bantuan Sosial.

Pasal 6

(1)Setiap Lanjut Usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lanjut Usia juga berkewajiban untuk:
1. a.membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
2. b.mengamalkan, mentransformasikan, dan menyampaikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
3. c.memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat bertugas mengarahkan, membimbing, melindungi dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 8

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 9

Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Keluarga.

BAB V

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 10

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ditujukan pada Lanjut Usia Potensial dan Lanjut Usia Tidak Potensial.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…