DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf f.1, huruf f.2 dan huruf f.3 serta huruf g dihapus, 2. Ketentuan Pa.sal 24 setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat lagi yakni ayat (4) A dan ayat (4) B 3. Ketentuan pasal 26 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat l,agi yakni ayat (1) A,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tenta_ng Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6), Pasal 33 Ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 "nahun 1965 (fcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1; ,)
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55gZ) sebagaimana beberapa kati telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5g79);
6.Peraturan pemerintah Nomor Tg Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksar 2o 1 4 rentanr r"""'ffi::trt;:r#f, "ffi,?,:.::I:Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pernerintah wo_o. 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia ,fahun 2015 Nomor 157, Tambahan L Nomor 5717); embaran Nega:ra Republik Indonesia
8.Peraturan presiden Nomor gT Tahun 2014 tentang Peraturaa pelaksanaan Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perat.r.ro perundang_ Undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O92); t;l 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal' dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusar Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulium Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 2036) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 143 ); 14, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERAIURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. 10. \2. Menetapkan: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ( kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 8 dan Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 143 ) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf f.1, huruf f.2 dan huruf f.3 serta huruf g dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Ttrhan yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194s, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
4. d.berpendidikan paling rendah t rmat sekorah menengah pertama a.tau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puruh rima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; f.ll, berkelakuan balk ; f'2' pernah bertempat *nggat dan/atau mempunyar riwayat kelahiran di Desa yang bersangkutan ; f.3 sanggup dan bensedla bertempat tinggal t berdomisili dt Deca yang bersangkutan apabila terptlth menJadt Kepala Derra ;
7. g.dihapus
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah rnempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau rebih, kecuali s (rima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagal pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat;
  1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan; dan . t ".
12. m.tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pa.sal 24 setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat lagi yakni ayat (4) A dan ayat (4) B, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Pernitia pemilihan melakukan peneritian terhadap persyaratan bakal calon meliputi peneritian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2)Penelitian kelengkapan d.an keabsahan ad.ministrasi sebagaimana dimaksuc pad.a ayat (1) disertaj klarifikasi pada instansi yang berwenang yang d,engkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3)Panitia pemilihan mengumumkan hasil peneritian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(4)Masukan masyarakat sebagaimana d.imaksud pada ayat (31, wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pem,ihan.
(4)A. Berdasarhan hasrt penelr*an kerengkapan dan keabsahan admrnistrasi pencalonan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), panlHa pemillhan menetapkan Bakar caron Kepara Dega daram Berita Acara. (41 B' Ba*al caron Kepara Deea sebagalmana drmarrsud pada ayat (4.1 A. ttdak boreh mengundurkan diri dengan alasan apapun.

3.Ketentuan pasal 26 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat l,agi yakni ayat (1) A, sehingga pasar 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Dalam hal bakal caron yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. (1! A. PerpanJangan waktu pendaftaran serama 2o (dua puluh) harr sebagarmana drmarrsud pada ayat (1), dengan keglatan meliputi : {. 6-
1. a.pengumuman dan pendaltaran bakal calon dalam Jangka waktu 9 (eembllan) hart;
2. b.pcnelltlan kelengkapan p.rsyaratan admlnlrtrarl, klarlflkasl, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam Jangka waktu 1l (rebelas) hart;
(2)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3)Aprabila daiam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sedap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri. Ditetapkan di Kediri padatanggal 20- 1 - 2O1T BUPATI KEDIRI, ttd HARYANTI SUTRISNO Diundangkan di Kediri padatanggat 20-l- 2OlZ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, ttd SUPOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 2 NO REG PEMTURAN DAEMH KABUPAi;N'iiibTNI PROVINSI JAWATIMUR o2-2/20t7 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. BUI{TI KEDIRI SEryTf,ARISDAERAE U. SUPOYO t. I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRi NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTAN.i PEMILIHAN KEPALA DESA UMUM Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstiitusi Republik Ind.onesia Nomor 128/PUU-XIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 september 2016 Nomor l4ol3476lsJ tentang Penguatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa pada angka 1. huruf c., Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyesuaikan peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala Desa dan pengangkalzn dan pemberhentian Perangkat Desa dengan memuat persyaratan tambahan daram peraturan Daerah tersebut dengan memperhatikan kearifan lokal, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan daram peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentangpemilihan Kepala Desa, sehingga menetapkan perubahannya dalam peraturan Daerah. PASAL DEMI PASAL Pasa-l I Angka 1

Pasal 23

Ayat (1) Persyaratan administrasi pencalonan Kepala Desa diwujudkan dalam bentrrk :

a.surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undalg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bers,angkutan di atas kertas segei atau bermaterai cukup; 1 II.
d.foto copy ijazah pendidikan formal dari tlngkat dasar sampai dengan ijazah terakhir. yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; f.1. surat keterangan catatan kepollsian darl Kepollslan; f.2. surat pernyataan pernah bertempat tinggal dan/atau mempunyal rlwayat kelahlran dl Dosa yang bersangkutan disakslkan oleh 2 (dua| onng anggota keluarga yang berdomisill dl Desa yang bersangkutan dl atas kertas segel atau berrneteral cukup; f.3. gurat pernyataan tanggup dan bersedla b€rtempat ttnggat / berdomtslll dl Desa yang bersangkutan apablla terpllth menJadl Kepala Desa dkakrllan oleh 2 (duaf orang anggota keluarga yang berdomtsfli dt Desa yang bersangkutan dl atas kertas segel atau bermeteral cukup;
g.CukupJalar
h.surat kreterangan darl ketua pengadllan bahwa Hdak sedang menJalanl hukuman pldana penJara;
i.surat keterangan dari ketua pengadileLn bahwa tidal< pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang teiah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (iima) tahun atau lebih;
j.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
k.surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. surat keterangan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Desa dari pejabat tingkat kabupaten. : .' -e- Ayat (2) Cukup jelas. Angka 2 Pasal 24 Cukup jelas. Angka 3

Pasal 26

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAI.I DAERAH KABUPATEN KEDIRI NoMoR 152 i,, ]

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 2 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 23

Pasal 26

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 23

Pasal 26

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 8 Tahun 2015