7.Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
8.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 1 I . Restoran adalah fasilitas penyedia malanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, ka_fetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12.Pajak Hiburan adalah pa,iak atas penyelenggaraan hiburan.
13.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14.Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
16.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenega listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17.Pajak Mineral Bukan l,ogam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. 7
19.Pajak Parkir adalah pqlak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 2l.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 22.Nr Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23.Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocaliafuchliap hoga, collocalia maxina, collocalia esanlanta, dan collocalia linchi.
25.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah p4iak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
26.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Kediri. 2T.Bangtnan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatlan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
28.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOp, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transalsi jual beli yang te{adi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
29.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
30.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. I
31.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
32.Subjek Pqjak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
33.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34.Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagt Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
35.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
36.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagran Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan pen"grhan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
38.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oteh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diperlakukan sama dengal Surat Setoran pajak Daerah. 9
39.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 41.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak yang terutang.
42.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
43.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
44.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
45.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjunya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidal< terutang dan tidat ada kredit pajak.
46.Surat Ketetapan Pajak Daerah l,ebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukal jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang, atau seharusnya tidak terutang. 10
47.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjubrya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pqjak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
48.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lrbih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
49.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keterapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50.Putusan Banding adalah putusan badar peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
52.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, d,an/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11
53.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat ppNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Kediri yang memuat ketentuan pidana.
54.Penyidikan tindak pidana di bidang perpqjakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terl'adi serta menentukan tersangkanya. Ketentuan Pasal 20 ayat (21 huruf g dan huruf h diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :