Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 3 Tahun 2017
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Berkaitan dengan pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.
Berkaitan dengan pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Instansi Pemungut Pajak Daerah adalah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut Bapenda. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lemb"ga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5. 6. 6
1 I . Restoran adalah fasilitas penyedia malanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, ka_fetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
7
2l.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 22.Nr Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2T.Bangtnan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatlan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
I
9
41.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pokok pajak yang terutang.
10
11
Ketentuan Pasal 20 ayat (21 huruf g dan huruf h diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
2. 12
Besarnya tariff Pajak untuk setiap jenis Hiburan adalah sebagai berikut :
't3
Paral II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kediri. Ditetapkan di Kediri padatanggal 20 - t- 2Dtz BUPATI KTDIRI, ttd HARYAITTI SITTRISITO Diundangkan di Kediri padatanggal 20 - | -2OlZ STKREIARIS DAERAII KABI'PATEI{ I(EDIRI, ttd st PloYO LEMBARAIT DAERAII IilBT'PATET KEDIRI TAIIT'I 2O1? ilOIf,OR 3 ITOREG PERATT,RAIY DATRAII XABI,PATEI{ KEDIRI, PROVII|SI TIAWA TIMTIR: os-sl2oL7 sesual dengan arlinya KEDIRI DAERAII SUPOYO PEITJII,ASAil ATAS PERATT'RAI{ DAERAII IIABI'PATEI{ IITDIRI NOMOR 3 TAIIUN 2017 TEI{TITITG PERI'BAIIAX XENGA ATAS PERATI'RAI{ DAERAII ITOMOR 1 TAIII'N 2011 TEITTAITG PAJAI( DAIRAII I. T'MUM Bahwa dengan dterbitnya Peraturan pemerintah Nomor lg rahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2016 Nomor I 14, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5gg7) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor l4zl maka kelembagaan pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor I Tahun 2o11 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 20ll Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor g6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri rahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor l l2)perlu disesuaikan. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor lgg.34-6349 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor l Tahun 2011 tentang pajak Daerah, ada pembatalan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor I Tahun 2oll tentang Pajak Daerah tersebut diatas ternyata ditemukan potensi intensifikasi pajak daerah terutama dalam pemungutan pajak penerangan Jalan untuk kategori tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sehingga diperlukan perubahan regulasi terkait pengenaan pajak penerangan Jalan kategori tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. 2 Oleh karena itu perlu merubah untuk ke';ga kali beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak Daerah tersebut diatas, sehingga pemungutan pajak daerah dari sektor pajak penerangan jalan dapat ditingkatkan yang berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. II. PASAL I'EMI PASAL Pasal I Angka I
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (l) Cukup Jelas. Ayat (21 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan pameran adalah memperkenalkan kepada khalayak umum yang berfungsi sebagai sarana edukasi, sarana informasi dan komunikasi serta sebagai sarana rekreasi dan apresiasi. Obyek pameran, dapat berupa hasil karya seni, hasil produksi dan jasa wisata. Jasa wisata meliputi tempat rekreasi, kolam renang, kolam pancing dan taman wisata (wisata buatan, wisata alam, wisata budaya, wisata religi). Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4 Huruf a Cukup jelas Hurufb angka I Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian ralgat/tradisional, adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk kelestarian dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. angka2 Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. 4 Hurufj Cukup jelas. Angka 5 Dihapus. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NABUPATEIT KEDIRI ITOMOR 149
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)