DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 1 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAB VII PELAPORAN` BAB VIII LARANGAN BAB IX PENGAWASAN BAB X PENDANAAN BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang, Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada terwujudnya persamaan sosial yang berkeadilan;
c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
17.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4.Bupati adalah Bupati Kediri.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.
8.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Masyarakat miskin adalah penduduk Kabupaten Kediri baik yang tinggal di Kabupaten Kediri maupun yang tinggal diluar Kabupaten Kediri yang mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah.
11.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
12.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 5
13.Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
14.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
15.Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum dipengadilan.
16.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah bertujuan untuk :

a.memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah;
c.meningkatkan kualitas layanan Bantuan Hukum;
d.mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum; dan 6
e.mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b.hak dan kewajiban;
c.syarat dan tata cara pemberian Bantuan hukum;
d.penyaluran dana Bantuan Hukum;
e.pelaporan;
f.larangan;
g.pengawasan;
h.pendanaan;
i.sanksi administratif;
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum di Daerah adalah lembaga bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah ini dan telah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan layanan bantuan hukum.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Litigasi; dan/atau
2. b.Nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a mencakup:
1. a.seluruh perkara perdata di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial;
2. b.seluruh perkara pidana mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri kecuali perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika; dan
3. c.seluruh perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. 7
(4)Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Penyuluhan hukum;
2. b.Konsultasi hukum;
3. c.Investigasi perkara;
4. d.Penelitian hukum;
5. e.Mediasi;
6. f.Negosiasi;
7. g.Pemberdayaan masyarakat;
8. h.Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. i.Drafting dokumen hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum berhak:
1. a.melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
3. c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
4. d.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
5. e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
7. g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
4. d.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. 8

Pasal 9

(1)Penerima Bantuan Hukum berhak:
1. a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
2. b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:
1. a.mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
2. b.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Layanan Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011