DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penjualan minuman beralkohol, perizinan, pengendalian dan pengawasan, oenyitaan dan pemusnahan, peran serta masyarakat, dan larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengedaran, penjualan, penyajian, dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara bebas telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Keerom;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6.Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM Dan BUPATI KEEROM

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENGAWASANDAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Keerom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Keerom.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara permentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Minuman Beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
8.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya di sebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
9.Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjunya disebut Penjual Langsung adalah perusahan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah di tentukan.
10.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di daerah.
11.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau impor kepada pengecer dan penjual langsung.
12.Hotel, restoran, bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
13.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
14.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
15.Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
17.Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat TP2MB adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di daerah.
18.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
1. a.Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Penjualan minuman beralkohol terdiri dari :

a.Penjualan langsung untuk diminum; dan
b.Penjualan secara eceran.

Pasal 4

(1)Penjualan minuman beralkohol langsung untuk diminum, hanya dapat dijual di:
1. a.Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
2. b.Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
(2)Penjualan minuman beralkohol golongan A secara eceran hanya dijual pada :
1. a.Minimarket;
2. b.Supermarker;
3. c.Toko pengecer lainnya; atau
4. d.Tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan mengenai waktu penjualan minuman beralkohol ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Setiap Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 7

Permohonan SIUP-MB untuk distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan:

a.Fotocopy akta pendirian perusahaan;
b.Surat penunjukan sebagai distributor dari produsen;
c.Rekomendasi dari Bupati;
d.Fotocopy SIUP Menengah atau SIUP Besar;
e.Fotocopy Tanda daftar Perusahaan;
f.Fotocopy tanda daftar gudang;
g.Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
h.Fotocopy penanggungjawab perusahaan;
i.Pas foto penanggungjawab perusahaan;
j.Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan menjual kepada Sub Distributor, pengecer, atau penjual langsung; dan
k.Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.

Pasal 8

Permohonan SIUP-MB untuk sub distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan:

a.Fotocopy akta pendirian perusahaan;
b.Surat penunjukan sebagai sub distributor dari distributor;
c.Fotocopy SIUP Menengah atau SIUP Besar;
d.Fotocopy Tanda daftar Perusahaan;
e.Fotocopy tanda daftar gudang;
f.Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
g.Fotocopy penanggungjawab perusahaan;
h.Pas foto penanggungjawab perusahaan;
i.Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan menjual kepada pengecer, atau penjual langsung; dan
j.Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.

Pasal 9

Permohonan SIUP-MB untuk pengecer atau penjual langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan :

a.Fotocopy akta pendirian perusahaan;
b.Surat penunjukan sebagai pengecer atau penjual langsung dari sub distributor;
c.Fotocopy perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
d.Fotocopy surat izin tempat usaha;
e.Fotocopy tanda daftar perusahaan;
f.Fotocopy tanda daftar gudang;
g.Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
h.Fotocopy penanggungjawab perusahaan; dan
i.Pas foto penanggungjawab perusahaan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008