DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Nomor: 26
Tahun: 2002
Ditetapkan: 11 Desember 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama di Provinsi Papua;
c.bahwa pembentukan kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang…
2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8.Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN… MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Irian Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat.
3.Provinsi Papua adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua dalam Negara Kesatuan

Pasal 3

Kabupaten Sarmi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura yang terdiri atas :

1.Distrik Mamberamo Hulu;
2.Distrik Mamberamo Tengah;
3.Distrik…
3.Distrik Mamberamo Hilir;
4.Distrik Pantai Barat;
5.Distrik Sarmi;
6.Distrik Tor Atas;
7.Distrik Pantai Timur; dan
8.Distrik Bonggo.

Pasal 4

Kabupaten Keerom berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura yang terdiri atas :

1.Distrik Skanto;
2.Distrik Arso;
3.Distrik Waris;
4.Distrik Senggi; dan
5.Distrik Web.

Pasal 5

Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas : Distrik Sawiat;

1.Distrik Mare;
2.Distrik Aifat;
3.Distrik Aifat Timur;
4.Distrik Kokoda;
5.Distrik Inanwatan;
6.Distrik Teminabuan;
7.Distrik Ayamaru;
8.Distrik Aitinyo; dan
9.Distrik Moswaren.

Pasal 6

Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas :

1.Distrik Kepulauan Ayau;
2.Distrik Waigeo Utara;
3.Distrik Waigeo Selatan;
4.Distrik Samate;
5.Distrik Misool Timur Selatan;
6.Distrik Misool; dan
7.Distrik Waigeo Barat. Pasal 7…

Pasal 7

Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas :

1.Distrik Borme;
2.Distrik Okbibab;
3.Distrik Kiwirok;
4.Distrik Batom;
5.Distrik Oksibil; dan
6.Distrik Iwur.

Pasal 8

Kabupaten Yahukimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas :

1.Distrik Kurima;
2.Distrik Anggruk; dan
3.Distrik Ninia.

Pasal 9

Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas :

1.Distrik Kembu;
2.Distrik Bokondini;
3.Distrik Karubaga; dan
4.Distrik Kanggime.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (15)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (15)

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Raja Ampat No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 33 Tahun 2025