Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2018
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
4400);
4438);
3079);
5155);
4614);
4
5272);
5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiuan atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
6041);
5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 2.184.770.769.700,00 bertambah sejumlah Rp 160.920.467.315,00 sehingga menjadi Rp 2.345.691.237.015,00 dengan rincian sebagai berikut :
1) Semula Rp 124.300.430.000,00 2) Bertambah Rp 110.567.770.025,00 Jumlah Penerimaan Rp 234.868.200.025,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 17.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran Rp 17.000.000.000,00 setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan netto Rp 217.868.200.025,00 setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan (Rp 0,00) anggaran setelah Perubahan
1) Semula Rp 333.509.817.700,00 2) Bertambah Rp 4.543.112.290,00 Jumlah pendapatan asli Rp 338.052.929.990,00 daerah setelah Perubahan
1) Semula Rp 1.312.470.169.000,00 2) Bertambah Rp 1.465.000,00 Jumlah dana perimbangan Rp 1.312.471.634.000,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 431.490.353.000,00 2) Bertambah Rp 45.808.120.000,00 Jumlah lain-lain Rp 477.298.473.000,00 pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
1) Semula Rp 109.920.350.000,00 2) Bertambah Rp 2.660.000.000,00 Jumlah pajak daerah Rp 112.580.350.000,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 29.922.100.800,00 2) Bertambah Rp 6.243.350.800,00 Jumlah retribusi daerah Rp 36.165.451.600,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 19.129.716.400,00 7 2) Berkurang (Rp 921.613.133,00) Jumlah hasil pengelolaan Rp 18.208.103.267,00 kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
1) Semula Rp 174.537.650.500,00 2) Berkurang (Rp 3.438.625.377,00) Jumlah lain-lain Rp 171.099.025.123,00 pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan
1) Semula Rp 49.174.757.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah dana bagi hasil Rp 49.174.757.000,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 956.765.777.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah dana alokasi umum Rp 956.765.777.000,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 306.529.635.000,00 2) Bertambah Rp 1.465.000,00 Jumlah dana alokasi khususRp 306.531.100.000,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 92.396.650.000,00 2) Bertambah Rp 1.400.000.000,00 Jumlah Pendapatan hibah Rp 93.796.650.000,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Darurat Rp 0,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 95.500.000.000,00 2) Bertambah Rp 18.196.890.000,00 Jumlah Bagi Hasil Pajak Rp 113.696.890.000,00 dari Provinsi setelah Perubahan
1) Semula Rp 27.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Penyesuaian Rp 27.000.000.000,00 dan Otonomi Khusus setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 27.714.890.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan Rp 27.714.890.000,00 dari Provinsi setelah Perubahan 8
1) Semula Rp 216.593.703.000,00 2) Berkurang (Rp 1.503.660.000,00) Jumlah Bantuan Keuangan Rp 215.090.043.000,00 dari Pemerintah setelah Perubahan
1) Semula Rp 1.304.979.440.300,00 2) Bertambah Rp 27.313.491.042,00 Jumlah Belanja Tidak Rp 1.332.292.931.342,00 Langsung setelah Perubahan
1) Semula Rp 879.791.329.400,00 2) Bertambah Rp 133.606.976.273,00 Jumlah Belanja Langsung Rp 1.013.398.305.673,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 927.386.740.420,00 2) Bertambah Rp 22.817.264.524,00 Jumlah Belanja Pegawai Rp 950.204.004.944,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bunga Rp 0,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Subsidi Rp 0,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 28.151.400.000,00 2) Bertambah Rp 3.022.470.000,00 Jumlah Belanja Hibah Rp 31.173.870.000,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 4.530.000.000,00 2) Bertambah Rp 4.530.000.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Rp 0,00 Sosial setelah Perubahan
1) Semula Rp 13.984.245.080,00 2) Bertambah Rp 2.672.673.918,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp 16.656.918.998,00 kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan 9
1) Semula Rp 327.427.054.800,00 2) Berkurang (Rp 1.198.917.400,00) Jumlah Belanja Bantuan Rp 326.228.137.400,00 Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan
1) Semula Rp 3.500.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Tak TerdugaRp 3.500.000.000,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 33.994.430.105,00 2) Bertambah Rp 33.006.967.892,00 Jumlah Belanja Pegawai Rp 67.001.397.997,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 554.516.162.813,00 2) Bertambah Rp 44.140.200.404,00 Jumlah Belanja Barang dan Rp 598.656.363.217,00 Jasa setelah Perubahan
1) Semula Rp 291.280.736.482,00 2) Bertambah Rp 56.459.807.977,00 Jumlah Belanja Modal Rp 347.740.544.459,00 setelah Perubahan
1) Semula Rp 124.300.430.000,00 2) Bertambah Rp 110.567.770.025,00 Jumlah Penerimaan Rp 234.868.200.025,00 Pembiayaan setelah Perubahan
1) Semula Rp 17.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran Rp 17.000.000.000,00 Pembiayaan setelah Perubahan
1) Semula Rp 124.300.430.000,00 2) Bertambah Rp 110.567.770.025,00 Jumlah Sisa lebih Rp 234.868.200.025,00 perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 10 sebelumnya setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pencairan dana Rp 0,00 cadangan setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Hasil penjualan Rp 0,00 kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Rp 0,00 pinjaman daerah setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Rp 0,00 Kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Rp 0,00 Daerah setelah perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) berkurang Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Rp 0,00 Daerah setelah perubahan
1) Semula Rp 12.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Pembentukan dana Rp 12.000.000.000,00 cadangan setelah Perubahan
1) Semula Rp 5.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penyertaan Modal Rp 5.000.000.000,00 (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 Jumlah Pembayaran cicilan Rp 0,00 pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00 11 Jumlah pemberian pinjamanRp 0,00 daerah dan obligasi setelah Perubahan
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Laporan Perubahan Equitas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 4 Oktober 2018 BUPATI KENDAL, cap ttd MIRNA ANNISA Diundangkan di Kendal Pada tanggal 4 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd MOH. TOHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 12/2018 ) 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 I. UMUM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :
Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah yang bergeser baik sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, serta keadaan darurat atau keadaan luar biasa dan sebagainya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bupati Kendal memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan disajikan lengkap dengan penjelasan mengenai :
14
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Perubahan APBD beserta Lampirannya disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. II. PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)