DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 3 jdih.kendalkab.go.id Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 4 jdih.kendalkab.go.id pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. 15.Dinas Perdagangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
16. 16.Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang energi dan sumber daya mineral;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 5 jdih.kendalkab.go.id
18. 18.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
20. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Intensitas Sedang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. 2.Pasal 8 dihapus.
6. 3.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

Pasal 9A

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.

4.Pasal 12 dihapus.
5.Pasal 14 dihapus. 6 jdih.kendalkab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 30 September 2020 BUPATI KENDAL, cap ttd MIRNA ANNISA Diundangkan di Kendal Pada tanggal 30 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd MOH. TOHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (3-131/2020) 7 jdih.kendalkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL I. UMUM. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati Kendal dan DPRD Kabupaten Kendal dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam menentukan dan membentuk susunan perangkat daerah akan berbanding lurus dengan seberapa besar kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan. Dengan kata lain, perubahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan akan berkorelasi dengan perubahan susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya alih kelola Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, kepada Pemerintah Pusat cq. Kementerian Kesehatan, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan kelembagaan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Disamping berkaitan adanya alih kelola Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal, penyesuaian pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal, juga dalam rangka merespon dinamika yang berkembang, berkaitan dinamika regulasi kelembagaan Inspektorat, lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan lembaga yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal. Sejalan dengan semakin meningkatnya urusan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah, diperlukan penguatan secara kelembagaan terhadap Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Daerah. 8 jdih.kendalkab.go.id Dalam rangka penguatan secara kelembagaan terhadap Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal berdasarkan evaluasi kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/0018290 tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Hasil Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kesbangpol Kabupaten Kendal, perlu mengubah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 200

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 9A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 9A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021