(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.
4.Pasal 12 dihapus.
5.Pasal 14 dihapus.
6 jdih.kendalkab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 30 September 2020 BUPATI KENDAL, cap ttd MIRNA ANNISA Diundangkan di Kendal Pada tanggal 30 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd MOH. TOHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (3-131/2020) 7 jdih.kendalkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL I. UMUM. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati Kendal dan DPRD Kabupaten Kendal dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam menentukan dan membentuk susunan perangkat daerah akan berbanding lurus dengan seberapa besar kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan. Dengan kata lain, perubahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan akan berkorelasi dengan perubahan susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya alih kelola Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, kepada Pemerintah Pusat cq. Kementerian Kesehatan, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan kelembagaan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Disamping berkaitan adanya alih kelola Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal, penyesuaian pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal, juga dalam rangka merespon dinamika yang berkembang, berkaitan dinamika regulasi kelembagaan Inspektorat, lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan lembaga yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal. Sejalan dengan semakin meningkatnya urusan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah, diperlukan penguatan secara kelembagaan terhadap Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Daerah. 8 jdih.kendalkab.go.id Dalam rangka penguatan secara kelembagaan terhadap Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal berdasarkan evaluasi kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/0018290 tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Hasil Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kesbangpol Kabupaten Kendal, perlu mengubah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 200