DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PERIZINAN BERUSAHA BAB III: KEWENANGAN, PROSEDUR, JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN BAB IV: PEMBERIAN INSENTIF/KEMUDAHAN BERINVESTASI BAB V: TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB VI: DASAR PENILAIAN BAB VII: HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB BAB VIII: PELAPORAN DAN EVALUASI BAB IX: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X: SISTEM INFORMASI BAB XI: PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XII: KOORDINASI BAB XIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV: PELAPORAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN BAB XV: PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN BAB XVI: PENDANAAN BAB XVII: KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik https://jdih.kepahiangkab.go.id Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG Dan BUPATI KEPAHIANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kepahiang. https://jdih.kepahiangkab.go.id
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
14.Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
15.Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
16.Hari adalah hari kerja.
17.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perizinan berusaha; https://jdih.kepahiangkab.go.id
b.kewenangan, prosedur, jangka waktu, perpanjangan, dan perubahan;
c.pemberian insentif/kemudahan berinvestasi;
d.sistem informasi;
e.partisipasi masyarakat;
f.koordinasi;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pelaporan dan penyelesaian Keberatan;
i.penyelesaian sengketa perizinan; dan
j.pendanaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

a.tanggung jawab pemerintahan;
b.kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
c.keterbukaan akses informasi;
d.kepastian;
e.berkelanjutan;
f.transparansi;
g.partisipasi; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 4

Fungsi Perizinan Berusaha meliputi:

a.upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
b.sebagai sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat;
c.mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
d.kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha;
e.sarana koordinasi antar instansi pemerintahan; dan
f.pengawasan masyarakat.

BAB II

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha;dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. https://jdih.kepahiangkab.go.id

Pasal 6

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
1. a.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
2. b.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
3. c.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Pasal 7

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
(2)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
1. a.Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
2. b.NIB sebagaimana dimaksud pada ayat b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 8

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
2. b.kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
(2)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
1. a.NIB; dan
2. b.sertifikat standar.
(3)Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2)huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
(4)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
1. a.NIB; dan
2. b.sertifikat standar.
(5)Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(4)huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. https://jdih.kepahiangkab.go.id

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 6 huruf c berupa pemberian:
1. a.NIB; dan
2. b.Izin.
(2)Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 10

Verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021