Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2017
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOror 5587) sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noror 9 Tahun 2015 ten.tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nonor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN OANGGUAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang diraksud dengan ;
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Atu. •
9, Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi,
13, Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
BAB U NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Retribusi atas Izin Gangguan yang diberikani oieh Pemerintah Daerah.
[1) Objek Retribusi lain Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kcpada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ata gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kcgiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan urum,memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. [2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud peda ayat [l) adalah tempat usaha/kogiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pererintah Daerah.
Subjek Retribusi lain Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha dari Pemerintah Daerah. Pasa! 5 Wajib Retribusi Perijinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau perotong Retribusi Perijinan Tertentu. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
BAB III
Retribusi lzin Oangguan digolongkan scbagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB IV
BABV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUST
(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan dcngan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kerampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
BA VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
(1] Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1) adaleh nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Rctribusi yang terutang.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB VII
Perungutan Retribusi yang terutang dilakukan di wilayah Kabupaten Kcpulauan Aru. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII
Miasa Retribusi Pelayanan izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) Tahun.
Saat Retribusi Zerutang adala.h pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah {SKRD} atau dokumen lain yang dipcrsamakan. BAB lX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)