DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Scram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Berat dan Kabupaten Kopulauan Aru (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta.han Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOror 5587) sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noror 9 Tahun 2015 ten.tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nonor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dan BUPATI KEPULAUAN ARU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN OANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang diraksud dengan ;

1.Retribusi lzin Gangguan yang selarjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran Retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancamen bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termastuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk menoegah terjadinya gangguan ketertiban, kesclamatan atau kesehatan umum, mnemelihara ketertiban lingkugan dan memenuhi norra keselamatan dan keschatan kerja. 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Atu. •
3.Objek Retribusi adaah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Darrah kepada orang pribadi atau Badan untuk tujuan kepentingan umim.
4.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan olch Pererintah Daerah.
5.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6.Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tcrtentu Pererintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna relindungi kepentingan umum dan mcnjaga kelestarian lingkungan.
7.Tingkat Pengguanaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
8.Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 9, Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi,
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tcrtentu dari Pcmcrinta.h Daerah.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12.Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat bukti pembayaran lainnya, berupa karcis, kupon dan kartu langganan yang dibayarkan kepada Wajib Retribusi. 13, Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang sclanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sdnksi administratif berupa bunga dan/ atau dende. BAB U NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut Retribusi atas Izin Gangguan yang diberikani oieh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

[1) Objek Retribusi lain Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kcpada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ata gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kcgiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan urum,memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. [2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud peda ayat [l) adalah tempat usaha/kogiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pererintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi lain Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha dari Pemerintah Daerah. Pasa! 5 Wajib Retribusi Perijinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau perotong Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi lzin Oangguan digolongkan scbagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1)Tingkat penggunaan jasa lzin Gangguan diukcur berdas~rkan rmus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(2)umus sebagaimana dimaksud pada yal (1] harus sesu~i dengan biaya penediaan izin yang dipikul oleh Pererintah Daerah dalam menyediaksn jasa iin gangguan. BABV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUST

Pasal 8

(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan dcngan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kerampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.

(2)Dalen hal penetapan tarif seperuhnya memperhatikan biaya ponycdiaan jasa, penetapan tarif hanya ntuk menutup sebagian biaya. BA VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1] Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {1) adaleh nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Rctribusi yang terutang.

(2)Tarif Retribusi dibagi dalam golongan dapat ditentukan seragam menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
(3)Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dikalikan indeks wilayah/kawasan.
(4)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 {tiga) Tahun sekali,
(5)Tarif Retribusi ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatiken indeks hanga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Perungutan Retribusi yang terutang dilakukan di wilayah Kabupaten Kcpulauan Aru.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Miasa Retribusi Pelayanan izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) Tahun.

Pasal 12

Saat Retribusi Zerutang adala.h pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah {SKRD} atau dokumen lain yang dipcrsamakan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…