(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa ciapat dihapuskan.
(2)Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Tata cara penghapusan piutang Rc:t[i0usi .va11g sudah kcdaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BABX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasa, 18
(1)Perangkat daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dan pihak lain yang membantu dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dim&s:sa<l va<la ayat
(1)ditetapkan melalul Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Besarnya pembayaran insentif ditetankan
0]Ph Bunati. BAB XI SANKS! ADMINISTRASl ; ( 1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membavar tepat pada waktunya atau kurangmembayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari Retribc1s; yang , . cz utang yang ridak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.
(2)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada avat l(satu) tidak dipatuhi oleh wajib Retribusi, Bupati melalui pejabat dan/atau satuan kerja perangkat daerah yang di tunjuk oleh Bupati berwewenang memanggil dan menegur wajib Retribusi yang bersangkutan.
(3)Apabila panggilan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak ditanggapi oleh wajib Retribuxi, Bupati dapat membekukan semua surat ijin usaha dari wajib Retribusi yang bersangkutan.
BAB XII PENYIDIKAN Pasai 20
(1)Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah ini.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} adalah:
a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agarketerangan atau laporan tersebut mcnjadi lengkap danjelas; b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan senubungan , dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; : d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; e. rnclakukan penggeledahan untuk .ncndaparkan oahan buktl pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut: f. meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; g. menghentikan penyidikan; dan
h.melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana pelanggaran Peraturan D'cw,81-i ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pashl 21
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksuct pada ayat
(1)dan
(2)adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penerimaan Negara.
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang maupun perizinan Retribusi yang masih diurus atau sedang berlaku dapat ditagih, diproses dan berlaku sampai habis masa berlakunya. BAB XV PENUTUP