DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan; 10. Insentif Pemungutan; 11. Sanksi Administrasi; 12. Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Peralihan 15. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH RETR!BUS! !ZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal � Dalarn Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru;
(2)Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;
(3)Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang mcliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya yang melakukan kegiatan usaha dengan menjual mi.numan beralkohol;
(4)Minuman Beralkohol adalah minuman yang rnengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara ferrnentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebi dahulu atau tidak, menambahkan bahanlain atau tidak,maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentratdengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
(5)Go].ongan Minuman Beralkohol adalah:a. Minuman Beralkohol Golongan A dengan kadar ethanol (C2HsOH) 1 % ( satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen ) ; b. Minuman Beralkohol Golongan B dengan kadar ethanol (C2HsOH) 5 % ( lima persen ) sampai dengan 20 % (dua puluh]; dan c. Minuman Beralkohol Golongan C dengan kadar ethanol (C2HsOH) lebih dari 20 % (dua puluh) sampai 55 % (lima puluh lima persen).
(6)Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pe11ga..... vasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
(7)Objek Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu olehPemerintah Daerah kepada orang pribad! atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan;
(8)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang mempcroleh izin tertentu dari peznerintah dacrah; ,
(9)Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adaiah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusl, terrnasuk pemungut atau pemotong retribusi perijinan tertentu;
(10)Masa Retribusi adalah satu jangka wakru tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mernanfaatkan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan AFu; (I I) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi terutang; !
(12)Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrai berupa bunga atau denda; '
(13)Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghirnpun dan mengelola data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk rnenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah darr/atau untuk tujuanlain dalam rangka rnelaksanakan ketenruan Peraturan Perundangan - undangan Retribusi Daerah;
(14)Penyidikan tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya,

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal

Pasal 3

I! Objek Retribusi a.dala.h pemberian izin untuk melaknkan penjualan minuman I, beralkohol pada suatu tempat tertentu.I

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol a.dalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin dari Bupati untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. •
(2)Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menda.pat izin tempatpenjualan minuman beralkohol. 5 I Retribusi Izin Tempat Peniualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai I Retribusi Perizinan tertentu. golongan ethanol dan ' tempat penjualan minuman beralkohol. BABV. PRINSIP DAN SASARAN PENETAPA.N TAP.IF J?ETR!BUSI

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA : Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran penetapan tarif retrihusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
(2)Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya d.&I:i.1pa.k ucgatif dari pemberian izin terse but. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Struktur tarif digolongkan berdasarkan jcnis dan tempat penjualan minuman beralkohol seperti yang tertera berikut ini : 1. Hotel, Penginapan, Toko, Minimarket, Restoran/Rumah Makan dan cafe/Tempat Minum Kios, Fondok.a. Golongan A Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); b, Golongan B Rp. 650.000 (Enam Ra+us Lima Puluh Ribu Rupiah); dan c. Golongan C Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). 2. Karaoke.a. Karaoke dengan kategori besar, akan dikenakan tarif : • Golongan A Rp. 5.000.000,- (LimaJuta Rupiah Ribu Rupiah); • Golongan B Rp. 4.000.000,- (Empat Juta RupiaJi.); dan • Golongan C Rp. 3.000.000,- (tigajuta Rupiah). b. Karaoke dengan kategori kecil, akan dikenakan tarif: • Golongan A Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah); • Golongan B Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan • Golongan C Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). c. Kategori sebagaimana poin a dan b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 3. Swalayan, Supermarket.a. Golongan A Rp. 1.000.000,- (Satu .Juta Rupiah): b. Golongan B Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan c. Golongan C Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Struktur tarif digolongkan

Pasal 9

( 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali palhg lama 3 ftiga) tahun sekali,

(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)P ' ' . " R "b ' • . • . • • enetapan tarn etn usz seoagairnana a1111a.Ksu.u. dengan Peraturan Bupati. 10 pada ayat {2) ditetapkan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut di wilayah daerahtempat pelayanan izin diberikan. • MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG P<>s2l 11
(1)Masa Retribusi adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.
(2)Izin yang telah berakhir sesuai masa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diperpanjang kembali.
(3)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rnasa rPtri.l:nisi berakhir. Pasai 12 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 13 ( 1)(2) i
(3)I'I!
(4)I Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.Retribusi, dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyarnpaian SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 [1) Pembayaran Retribnsi yang terutang dilakukar di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(3)Retribusi yang terutang dilunasi selambar-Iambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembafara.;1 ReLribusi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran,pembayaran dengan angsuran dan nenundaan nernbayaran Retribusi diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN, Pasal

Pasal 15

(1)Penagihan Retribusi terutang <liJm:-,ulul dengan Surat Pemberitahuan/Teguran/Peringatan/Surat Iain yang sejenis.
(2)Surat Pemberitahuan/Teguran/Perinf?;atan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggaljatuh tempo pembayaran.
(3)Dalam jangka waktu 7 (t..;juii) l;.,_ri setelah • tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
(4)Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat
(2)dan ayat
(3)dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(5)Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bu nari. IIi(l)'I1(3)III1(4)IIIbi Pasal 16 Hak untuk melakukan nenazihan Dp•-'-"·-1 · = � ,.,i-dJ 0 kedaluwarsa setelah CU:- .... - -- y � - a.1::,--..1. ........... --'. ..:-_ ..... _ _:.:__,;__..::., .... .:.Jc:. ' ..._....._ Cl..1. .1 .... a. - a....;._ melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi, Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran ; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.Pengakuan utang Retribusi secara tidak Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau periundaan pembayaran dan perrnohcnan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa ciapat dihapuskan.
(2)Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Tata cara penghapusan piutang Rc:t[i0usi .va11g sudah kcdaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BABX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasa, 18
(1)Perangkat daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dan pihak lain yang membantu dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dim&s:sa<l va<la ayat
(1)ditetapkan melalul Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Besarnya pembayaran insentif ditetankan 0]Ph Bunati. Dalam hal wajib Retribusi tidak membavar tepat pada waktunya atau kurangmembayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap bulan dari Retribc1s; yang , . cz utang yang ridak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengunakan STRD.
(2)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada avat l(satu) tidak dipatuhi oleh wajib Retribusi, Bupati melalui pejabat dan/atau satuan kerja perangkat daerah yang di tunjuk oleh Bupati berwewenang memanggil dan menegur wajib Retribusi yang bersangkutan.
(3)Apabila panggilan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak ditanggapi oleh wajib Retribuxi, Bupati dapat membekukan semua surat ijin usaha dari wajib Retribusi yang bersangkutan. 20
(1)Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukanpenyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah ini.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} adalah: a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agarketerangan atau laporan tersebut mcnjadi lengkap danjelas; b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan senubungan , dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; : d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenan dengan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; e. rnclakukan penggeledahan untuk .ncndaparkan oahan buktl pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut: f. meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini; g. menghentikan penyidikan; dan
1. h.melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana pelanggaran Peraturan D'cw,81-i ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksuct pada ayat
(1)dan
(2)adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penerimaan Negara. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang maupun perizinan Retribusi yang masih diurus atau sedang berlaku dapat ditagih, diproses dan berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Diundangkan di Dobo pada tanggal, n. t\b\l-tl, -Z.ol'1 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,ARENS UNIPLAITALEMBARAN DARRAH KABUPATEN KEPULAUAN ARUTAHUN '-cl � NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINS! MALUKU(NOMOR f / TAHUN 'J../)llf ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 3 TAHUN 9-0L!,\ TENT ANG RETRIBUSI !ZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL I. UMUM Dalam rangka lebih memanfaatkan Ch.:momi Daaerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangu.nan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khiisusnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Di samping itu dengan semakin meningkatnyapelaksanaan pernbangunan, kegiatai. penycdiaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar dapat menunjang pertumbnban perekonomian Daerah. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten.tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digclcngkan dalam jenis retribusi perizinan tertentu. Dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap tempat penjualan minuman beralkohol, perlu adanya pengaturan retribusi Izin Tempat PenjualanMinurnan Beralkohol di Kabupater, Kepulauan Aru..

11.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat

(1)Cukup jelas. Ayat
(2)Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukup jelas. Pasal 7 Ayat

(1)Cukup jelas. Ayat
(2)Cukup jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 6 Tahun 2015