Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2025
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang APBD TA 2024.
Peraturan ini mengatur tentang APBD TA 2024.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1' tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5679);
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentalg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42);
38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAI}UPATEN KEPULAUAN MERANTI dan BUPATI KEPULAUAN MERANTI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional laporan perubahan ekuitas; neraca; laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan.
: a. b. c. d. e. f. c.
Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
Lampiran XX. 1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah ; Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
I Lampiran laporan keuangal sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (2) terdiri dari :
Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincial lebih lanjut dari Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengeb.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditetapkan di Se ang pada tanggal 4 C(?lttibre ?o?ti BUPATI KEPU MERANTI, A Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal c4 \EWEM*? sae, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ME BAMBANGSUPRIANTO \ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR A NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RrAU (12.4s.Al202sl
Membuka PDF…
Undang-Undang